Headline.co.id, Jakarta ~ Dewan Pengawas BPJS Kesehatan meminta Direksi mempercepat evaluasi dan menjatuhkan sanksi tegas setelah 648 pelaku kecurangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) teridentifikasi hingga Agustus 2026, dengan nilai kerugian Rp135,98 miliar. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menyampaikan dorongan itu dalam Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pengawasan diperketat untuk mencegah kebocoran dana jaminan sosial sekaligus menjaga mutu pelayanan bagi peserta. Langkah yang disiapkan mencakup evaluasi penindakan, pemanfaatan teknologi, dan pemisahan klaim yang terindikasi fraud dari klaim valid.
Catatan Dewan Pengawas muncul karena hingga periode tersebut penindakan masih dalam proses evaluasi dan belum ada sanksi berupa pemutusan kontrak kerja sama maupun denda administratif. Dewan Pengawas mendorong Direksi BPJS Kesehatan menuntaskan evaluasi dan menerapkan sanksi pada sisa tahun 2026.
Pengawasan fraud BPJS Kesehatan berbasis risiko
Pengawasan fraud BPJS Kesehatan berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Aturan tersebut memberi Dewan Pengawas tugas mengawasi pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan, kebijakan manajemen, serta kinerja Direksi dalam mengelola dan menginvestasikan dana jaminan sosial.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Stevanus mengatakan Dewan Pengawas berwenang memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai tata kelola serta pengelolaan program. Dewan Pengawas juga dapat meminta rapat jika muncul persoalan mendesak atau kondisi luar biasa.
“Dewan Pengawas juga dapat meminta rapat apabila terdapat persoalan mendesak atau kondisi luar biasa,” ujar Stevanus dalam INAHAFF 2026.
Dalam menjalankan pengawasan berbasis risiko, Dewan Pengawas didukung tiga komite internal, yakni Komite Audit, Komite Tata Kelola, dan Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko berperan memandu pengawasan pencegahan kecurangan secara terukur dan berbasis risiko.
Adapun penanganan operasional—mulai dari pencegahan, pendeteksian, hingga penanganan kecurangan—dijalankan Kedeputian Bidang Hukum, Pencegahan, dan Penanganan Kecurangan BPJS Kesehatan. Mekanismenya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
Kasus yang dapat diselesaikan di tingkat operasional ditangani melalui perbaikan internal. Sementara itu, persoalan berulang atau yang memiliki kompleksitas tinggi dapat dieskalasikan ke jenjang pimpinan yang lebih tinggi.
Kerugian dan target penyelamatan dana JKN
Berdasarkan laporan evaluasi Dewan Pengawas per 31 Desember 2025, sebanyak 973 pelaku kecurangan teridentifikasi, dengan mayoritas berasal dari fasilitas kesehatan. Potensi kerugian dana JKN diperkirakan mencapai Rp305,2 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp211,2 miliar telah dipulihkan, sedangkan Rp93,3 miliar masih dalam proses penagihan dan pengembalian.
Untuk tahun anggaran 2026, BPJS Kesehatan menetapkan target penyelamatan dana dari praktik antikecurangan sebesar Rp5,15 triliun. Hingga akhir Agustus, realisasi pemulihan dan efisiensi anggaran mencapai Rp3,84 triliun atau 74,52 persen dari target tahunan.
Dewan Pengawas menilai penguatan deteksi dini dan penataan prosedur dapat mencegah kebocoran anggaran sebelum menimbulkan dampak finansial lebih besar. Namun, pada pilar penindakan hingga Agustus 2026, 648 pelaku telah teridentifikasi dengan nilai kerugian Rp135,98 miliar, sementara sanksi tegas belum dijatuhkan karena proses evaluasi masih berjalan.
Pemisahan klaim dan penguatan deteksi dini
Untuk mempercepat pemulihan kerugian tanpa menghambat pembayaran klaim yang sah, Dewan Pengawas merekomendasikan pemisahan klaim yang terindikasi fraud dan non-fraud. Penerapan sanksi, menurut Dewan Pengawas, juga tidak boleh menurunkan mutu pelayanan bagi peserta JKN.
Penanganan kecurangan diperkuat melalui sinergi dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), pengoptimalan fitur aplikasi Mobile JKN, serta pemantauan berkelanjutan terhadap operasional fasilitas kesehatan. Pengawasan juga mencakup kepatuhan pemberi kerja dalam melaporkan data pekerja dan membayar iuran, melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Dewan Pengawas mendorong penggunaan big data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta rekam medis elektronik untuk menganalisis pola klaim dan perilaku layanan yang berpotensi menunjukkan kecurangan.
“Dalam aspek teknologi, Dewan Pengawas mendorong pemanfaatan big data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta rekam medis elektronik untuk menganalisis pola klaim dan perilaku layanan yang berpotensi mengindikasikan kecurangan,” kata Stevanus.
Rekomendasi lainnya meliputi penguatan saluran pengaduan dan pelaporan atau whistleblowing system, harmonisasi regulasi antikecurangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada tim antikecurangan, serta sanksi tambahan bagi pelaku yang berulang.
Dewan Pengawas menyatakan pencegahan dan penanganan kecurangan membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem JKN. Pihak yang disebut mencakup BPJS Kesehatan di pusat dan daerah, kementerian dan lembaga terkait, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, serta masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















