Headline.co.id ~ Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pertukaran data untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi. Penandatanganan dilakukan Selasa (17/11/2026) di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Kedua lembaga menyusun aturan operasional ini untuk memperkuat kesiapan pelaksanaan mandat penjaminan polis, termasuk memastikan informasi yang dibutuhkan tersedia sesuai tahapan penanganan.
Juklak tersebut mengatur mekanisme pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen LPS dan OJK. Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari kesiapan LPS menjalankan mandat penjaminan polis asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).
Pengaturan pertukaran data LPS-OJK
Penandatanganan dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Melalui Juklak, LPS dan OJK menyepakati koordinasi yang lebih terstruktur. Pengaturan itu mencakup penunjukan focal point dan liaison officer pada masing-masing lembaga, tata cara penyampaian permintaan dan pemenuhan data, serta jangka waktu penyampaian informasi.
Jangka waktu tersebut disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan tahapan penanganan. Dengan demikian, mekanisme pertukaran informasi diatur untuk mendukung proses persiapan maupun penanganan perusahaan asuransi.
Ruang lingkupnya mencakup persiapan kepesertaan perusahaan asuransi dalam program penjaminan polis, pemantauan kondisi perusahaan, penanganan perusahaan dalam penyehatan, hingga penanganan perusahaan dalam resolusi. Pertukaran informasi juga mencakup perusahaan asuransi yang izin usahanya telah dicabut dan sedang menjalani proses likuidasi.
Data yang dapat dipertukarkan meliputi profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, serta rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC). Informasi hasil pengawasan dan informasi lain yang relevan dengan fungsi serta kewenangan masing-masing lembaga juga termasuk dalam cakupan Juklak.
Ketersediaan data polis menjadi tantangan
Ferdinan menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan OJK merupakan bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi. Ia juga menyoroti ketersediaan data sebagai salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan program tersebut.
Data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu menjadi prasyarat penting untuk memastikan efektivitas penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi. Juklak mengatur mekanisme pertukaran informasi untuk mendukung kebutuhan data dalam berbagai tahapan itu.
Dalam kondisi yang memerlukan penanganan khusus, mekanisme koordinasi juga berlaku ketika perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berada dalam status penyehatan maupun resolusi. Pertukaran informasi LPS dan OJK dapat mendukung analisis kondisi perusahaan dan pelaksanaan uji tuntas.
Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung penjajakan calon investor atau perusahaan penerima, serta koordinasi tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
LPS dan OJK berharap kerja sama ini membuat persiapan Program Penjaminan Polis Asuransi berjalan lebih terkoordinasi dan ditopang ketersediaan informasi yang memadai. Penguatan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan kedua lembaga dalam menjalankan mandat UU P2SK.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















