Headline.co.id, Bekasi ~ Headline.co.id, Bekasi — Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pesantren menggerakkan kolaborasi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Program Kemitraan dan Pemberdayaan pada Pondok Pesantren di Bekasi, 16–18 November 2026. Penguatan dilakukan melalui tiga jalur orkestrasi, yakni kebijakan dan pembiayaan, jejaring lintas sektor, serta program kemandirian dan pemerataan akses. Langkah ini merupakan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat pesantren yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026.
Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti mengatakan, pemberdayaan yang sebelumnya berjalan secara parsial dan mandiri kini diarahkan agar lebih terintegrasi, terukur, dan terhubung dalam satu ekosistem nasional. Pemerintah, menurut dia, berupaya menyelaraskan dukungan agar program pemberdayaan dapat menjangkau pesantren dan sesuai dengan kebutuhannya.
Tiga jalur orkestrasi pemberdayaan pesantren
Yusi menyebut ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu orkestrasi kebijakan dan sumber pembiayaan; orkestrasi ekosistem dan jejaring lintas sektor melalui sinergi kementerian dan lembaga; serta orkestrasi program kemandirian dan pemerataan akses program.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Jalur pertama mencakup penyusunan standar pemberdayaan sebagai acuan bersama. Standar tersebut, kata Yusi, disusun tanpa menghilangkan kekhasan, karakteristik, dan kemandirian setiap pesantren. Pendekatan ini juga diarahkan untuk memperluas akses pesantren terhadap sumber pembiayaan dan dukungan program pemberdayaan.
Jalur kedua berfokus pada penguatan hubungan lintas sektor. Ditjen Pesantren berperan menyelaraskan program pemberdayaan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di bidang UMKM, pertanian, koperasi, dan perbankan syariah. Tujuannya agar program yang diterapkan di pesantren tidak tumpang tindih.
“Ditjen Pesantren berperan sebagai penghubung yang menyelaraskan program pemberdayaan dari berbagai kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih ketika diimplementasikan di pesantren. Selain itu, kami juga mendorong pembangunan kemitraan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sehingga dukungan pemberdayaan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pesantren,” ujar Yusi.
Jalur ketiga ditempuh melalui pemerataan akses program dan pertukaran praktik baik antarpesantren. Yusi mengatakan, sejumlah pesantren telah mengembangkan unit usaha, pertanian terpadu, hingga pengelolaan lingkungan secara mandiri. Pengalaman tersebut dinilai dapat disebarluaskan melalui transfer pengetahuan dan pendampingan.
Pesantren didorong menjadi pelaku ekonomi
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said mengatakan, pesantren memiliki potensi besar dan strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sebaran pesantren di berbagai daerah membuat aktivitas ekonominya berkaitan dengan dinamika pasar domestik, dari tingkat lokal hingga nasional.
“Ekonomi pesantren memiliki kontribusi besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Pesantren bukan hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga memiliki ekosistem ekonomi yang menggerakkan produksi, distribusi, konsumsi, serta aktivitas perdagangan masyarakat. Potensi ini perlu diperkuat agar pesantren tidak hanya menjadi konsumen pasar, tetapi juga tumbuh sebagai produsen, pelaku usaha, sekaligus penggerak ekonomi lokal dan nasional,” kata Basnang di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Basnang, pemberdayaan perlu mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan unit usaha produktif, perluasan jejaring kemitraan, dan peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan. Dengan cara itu, potensi ekonomi pesantren diharapkan berkembang berkelanjutan dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar.
Basnang juga menyebut kehadiran Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama, yang dibentuk melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2026, memperkuat peran pemerintah dalam mengorkestrasi pemberdayaan masyarakat pesantren.
Penguatan SDM dan digitalisasi usaha
Yusi menegaskan, kemandirian ekonomi pesantren tidak hanya dibangun melalui bantuan modal maupun sarana dan prasarana. Pemberdayaan juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan kewirausahaan atau life skills, literasi keuangan, penguatan manajemen usaha, serta digitalisasi pengelolaan unit usaha agar lebih profesional dan berdaya saing.
Pesantren yang telah mandiri secara ekonomi juga dapat menjadi mentor dan rujukan bagi pesantren lain. “Dengan demikian, pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari nol, tetapi dapat dikembangkan melalui pembelajaran dari praktik baik yang sudah terbukti berhasil,” jelas Yusi.
Ia mengatakan, penguatan kapasitas SDM, akses pasar, kemitraan, dan digitalisasi perlu berjalan beriringan untuk membangun ekosistem kemandirian yang berkelanjutan. “Harapannya, pesantren semakin berdaya secara ekonomi, mampu mengembangkan potensi lokal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















