Headline.co.id, Jakarta ~ Kemampuan badak jawa Ujung Kulon bertahan melewati dampak letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883 menjadi sorotan DPR RI di tengah munculnya wacana pemindahan sebagian populasinya ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mempertanyakan dasar ilmiah rencana tersebut dan meminta pemerintah mengkaji lebih dahulu kemampuan adaptasi satwa langka itu terhadap berbagai ancaman bencana alam. Pernyataan tersebut disampaikan Alex di Jakarta, Selasa (17/11/2026), sebagai tanggapan atas gagasan pengembangan habitat kedua untuk mengantisipasi risiko kepunahan akibat gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Menurut Alex, keberlangsungan populasi badak jawa Ujung Kulon setelah bencana Krakatau pada 1883 merupakan bagian penting dari sejarah yang perlu diteliti sebelum pemerintah mengambil keputusan relokasi. Bencana tersebut menimbulkan dampak besar terhadap wilayah Jawa dan Sumatera, termasuk semburan abu vulkanik dan gelombang tsunami.
Keberadaan badak jawa Ujung Kulon hingga 143 tahun setelah letusan Krakatau menjadi alasan Alex meminta penelitian mendalam mengenai hubungan antara karakteristik habitat, kemampuan bertahan hidup, dan ancaman lingkungan. Ia menilai hasil penelitian tersebut diperlukan untuk menentukan langkah konservasi yang tepat tanpa membahayakan kelangsungan spesies Rhinoceros sondaicus.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
DPR Soroti Kemampuan Badak Jawa Bertahan Sejak Letusan Krakatau
Alex Indra Lukman mengatakan keberlangsungan badak jawa setelah letusan Krakatau pada 1883 perlu mendapat perhatian dalam pembahasan rencana pemindahan habitat.
Letusan tersebut merupakan salah satu peristiwa vulkanik besar yang berdampak terhadap wilayah di sekitar Selat Sunda. Peristiwa itu juga menimbulkan perubahan kondisi lingkungan, termasuk dampak abu vulkanik dan tsunami di sebagian kawasan Pulau Jawa dan Sumatera.
“Setelah 143 tahun berlalu, badak bercula satu itu mampu bertahan hingga kondisinya terancam punah saat ini,” kata Alex di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, keberlangsungan spesies tersebut melewati berbagai perubahan lingkungan harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan konservasi.
Alex meminta penelitian untuk mengetahui bagaimana badak jawa mampu bertahan menghadapi dampak letusan Krakatau hingga perubahan iklim yang terjadi pada masa sekarang.
Kajian itu dinilai penting untuk menjawab pertanyaan mengenai kebutuhan pengembangan habitat kedua di luar Taman Nasional Ujung Kulon.
Meski demikian, keberlangsungan spesies setelah bencana pada masa lalu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa populasi yang tersisa saat ini terbebas dari ancaman bencana serupa. Penilaian terhadap risiko yang dihadapi badak jawa tetap memerlukan dasar ilmiah.
Ujung Kulon Menjadi Habitat Alami Terakhir Badak Jawa
Alex mengingatkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon di Banten bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Kawasan tersebut merupakan satu-satunya habitat alami terakhir badak jawa yang masih bertahan di dunia.
Kondisi itu membuat setiap keputusan terkait pemindahan populasi memiliki konsekuensi besar terhadap masa depan spesies yang telah masuk kategori sangat terancam punah.
Menurut Alex, pemerintah tidak boleh terburu-buru memutuskan relokasi tanpa mempertimbangkan karakteristik ekologis habitat asal dan calon lokasi tujuan.
Ia mengingatkan bahwa pemindahan satwa langka tanpa penelitian mendalam dapat menimbulkan kekhawatiran, termasuk dari kalangan pemerhati konservasi internasional.
Badak jawa telah mendapatkan perlindungan melalui berbagai instrumen konservasi. International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengategorikan spesies tersebut sebagai Critically Endangered atau sangat terancam punah.
Selain itu, badak jawa tercantum dalam Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang membatasi secara ketat perdagangan internasional satwa terancam punah.
Taman Nasional Ujung Kulon juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Status tersebut semakin menegaskan pentingnya menjaga kawasan yang menjadi habitat terakhir badak jawa.
DPR Desak Pemerintah Buka Kajian Sebelum Memutuskan Relokasi
Alex meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan terkait relokasi hingga tersedia kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan pentingnya transparansi mengenai potensi risiko ekologis, kelayakan habitat tujuan, serta pendanaan yang akan digunakan dalam program konservasi tersebut.
Menurutnya, perlindungan terhadap badak jawa harus didasarkan pada kebutuhan nyata spesies dan keberlanjutan habitat, bukan hanya pertimbangan ancaman bencana.
Alex juga mengingatkan agar gagasan penyelamatan badak jawa tidak justru menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan habitat alaminya.
Permintaan tersebut berkaitan dengan rencana menjadikan Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai salah satu alternatif kawasan untuk menampung sebagian populasi badak jawa.
Hingga saat ini, belum terdapat keputusan resmi pemerintah mengenai pelaksanaan pemindahan satwa tersebut.
Ancaman Tsunami dan Erupsi Anak Krakatau Jadi Pertimbangan Pemerintah
Wacana relokasi sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menyoroti risiko bencana alam yang dapat mengancam keberlangsungan populasi badak jawa karena seluruh individu yang tersisa terkonsentrasi di satu kawasan.
Ancaman tersebut mencakup gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berada di kawasan Selat Sunda.
“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.
Atas pertimbangan tersebut, muncul gagasan memindahkan sebagian individu badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo sebagai langkah membentuk populasi cadangan di luar Ujung Kulon.
Pengembangan habitat kedua diharapkan dapat mengurangi ketergantungan keberlangsungan spesies terhadap satu kawasan yang berpotensi terdampak bencana besar.
Hashim juga menyampaikan bahwa rencana konservasi tersebut berpeluang memperoleh dukungan pendanaan melalui kerja sama dengan lembaga donor maupun investor.
Namun, gagasan pembentukan habitat kedua masih memerlukan penelitian dan penilaian menyeluruh sebelum dapat direalisasikan.
Kemenhut Tegaskan Relokasi Badak Jawa Masih Tahap Penjajakan
Menanggapi wacana tersebut, Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa pengembangan habitat kedua merupakan salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan bahwa pengembangan habitat alternatif sebenarnya telah menjadi pembahasan sejak dekade 1980-an.
Sejumlah kawasan pernah dipertimbangkan, di antaranya Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh.
Kendati demikian, pemerintah belum memastikan bahwa Taman Nasional Alas Purwo memenuhi persyaratan ekologis untuk menjadi habitat kedua badak jawa.
Kajian ilmiah diperlukan untuk menilai kesesuaian lingkungan, ketersediaan pakan dan air, keselamatan satwa, serta kemampuan kawasan dalam mendukung populasi secara berkelanjutan.
“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai,” jelas Ristianto.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua belum dituangkan dalam rencana teknis terperinci.
Belum ada keputusan mengenai jumlah individu yang akan dipindahkan, metode translokasi, penetapan lokasi, maupun waktu pelaksanaan.
Perlindungan Badak Jawa di Ujung Kulon Tetap Menjadi Prioritas
Di tengah perbedaan pandangan mengenai kebutuhan relokasi, Kementerian Kehutanan memastikan perlindungan terhadap populasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas pemerintah.
Pengembangan habitat kedua dipandang sebagai langkah yang dapat melengkapi perlindungan habitat utama apabila hasil kajian ilmiah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut layak dilaksanakan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya mempertahankan dan melindungi populasi badak jawa yang saat ini hidup di Ujung Kulon.
Sementara itu, DPR meminta pemerintah menjadikan sejarah keberlangsungan spesies, karakteristik habitat, serta risiko ekologis sebagai dasar sebelum menetapkan kebijakan relokasi.
Dengan demikian, perdebatan mengenai pemindahan badak jawa tidak hanya berkaitan dengan ancaman letusan Gunung Anak Krakatau pada masa mendatang, tetapi juga menyangkut bagaimana pengalaman spesies tersebut bertahan sejak bencana Krakatau 1883 dapat dipelajari untuk memperkuat strategi konservasi.
Hingga Selasa (17/11/2026), pemindahan sebagian populasi badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo masih berupa gagasan yang memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut. Belum ada keputusan resmi yang menetapkan pelaksanaan relokasi tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















