Headline.co.id ~ Kementerian Agama mematangkan aturan studi Al-Azhar di Mesir untuk memperkuat perlindungan pelajar Indonesia, terutama yang berangkat pada usia muda dan melalui jalur mandiri. Pembahasan itu berlangsung dalam Rapat Koordinasi Rutin dan Pengambilan Kebijakan Strategis di Kantor Kementerian Agama Pusat, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pemerintah menilai tata kelola keberangkatan dan pendampingan perlu diperkuat menyusul laporan mengenai persoalan keamanan, tempat tinggal, serta perantara pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah langkah yang dibahas meliputi penyusunan regulasi, kerja sama dengan Al-Azhar, dan pembinaan pelajar selama berada di Mesir.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Agama (Wamenag) mengatakan tingginya minat masyarakat Indonesia belajar di Al-Azhar harus disertai sistem perlindungan yang memadai. Menurutnya, pengaturan tidak cukup hanya mencakup seleksi dan keberangkatan, tetapi juga perlu menjangkau pembinaan pelajar selama menjalani pendidikan.
“Kita harus betul-betul menangani dengan serius sehingga kita bisa memastikan anak-anak kita yang ke sana itu belajar. Tidak jadi komoditas dari mediator-mediator yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Aturan studi Al-Azhar masih dibahas
Wamenag secara khusus menyoroti kerentanan pelajar yang berangkat untuk menempuh pendidikan setingkat madrasah tsanawiyah dan aliyah. Usia yang relatif muda, keterbatasan pendampingan, serta lingkungan sosial yang berbeda menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
Salah satu opsi yang pernah dibahas adalah pembatasan sementara keberangkatan ke lembaga pendidikan praperguruan tinggi Al-Azhar dengan sejumlah pengecualian. Namun, Wamenag menegaskan bentuk aturan tersebut masih harus didiskusikan agar tepat sasaran dan tidak mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
“Kalau tidak membuat aturan, saya tidak sependapat. Tapi seperti apa bentuk aturannya itu yang harus kita diskusikan,” ujarnya.
Kemenag tengah menyiapkan tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Agama dan Grand Syekh Al-Azhar pada 12 Oktober 2026. Prof. Arskal, yang mengoordinasikan pembahasan tindak lanjut kerja sama, mengatakan Kemenag sedang menginventarisasi berbagai persoalan pendidikan pelajar Indonesia di Mesir sebagai bahan penyusunan aturan dan kerja sama yang lebih operasional.
Pembahasan mencakup kemungkinan menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai tata kelola studi ke luar negeri serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Al-Azhar. Kemenag juga masih mempertimbangkan apakah aturan akan berlaku khusus untuk Mesir atau mencakup tata kelola pendidikan keagamaan di luar negeri secara lebih luas.
Jalur mandiri dan pembinaan pelajar
Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, mengingatkan bahwa sebagian besar pelajar Indonesia yang berangkat ke Mesir menempuh jalur mandiri. Mereka mengurus keberangkatan dan pembiayaan sendiri, sehingga tidak seluruh proses berada dalam kewenangan langsung Kemenag. Kondisi itu menjadi tantangan untuk menyusun aturan yang efektif tanpa membatasi kesempatan masyarakat mengakses pendidikan internasional.
“Kita tidak bisa melarang mereka belajar di Al-Azhar. Karena itu semangat anak-anak kita, semangat santri-santri, semangat dari umat Islam Indonesia,” kata Kamaruddin.
Ia menyebut substansi pengaturan perlu dibahas terlebih dahulu bersama Al-Azhar agar kebijakan nasional selaras dengan mekanisme penerimaan dan pendidikan di lembaga tersebut. Kepala Biro Hukum Kemenag, Imam Syaukani, mengusulkan penyusunan PKS diprioritaskan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman. Melalui perjanjian itu, kedua pihak dapat menyepakati ruang lingkup kerja sama sebelum menetapkan pengaturan teknis lebih lanjut.
Kamaruddin juga mengusulkan agar Kemenag meningkatkan koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia untuk mengadakan pembinaan berkala bagi pelajar di Mesir, terutama terkait penguatan wawasan kebangsaan. Langkah tersebut dinilai penting karena jumlah pelajar Indonesia di Mesir besar, sementara sebagian berangkat mandiri tanpa melalui proses pembinaan Kemenag.
Beasiswa dan kesetaraan akademik ikut dibahas
Selain perlindungan, rapat membahas perbaikan layanan pendidikan, termasuk mekanisme beasiswa dan pengakuan kesetaraan akademik atau muadalah bagi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ingin melanjutkan studi di Al-Azhar. Kamaruddin menilai pengakuan kualifikasi akademik PTKIN perlu dibicarakan dengan pihak Al-Azhar agar akses pendidikan lanjutan bagi lulusan perguruan tinggi keagamaan Indonesia semakin terbuka.
Wamenag meminta persoalan kesetaraan akademik dimasukkan dalam pembahasan kerja sama maupun pengaturan teknis yang sedang disiapkan. Kemenag juga merencanakan pembahasan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, instansi terkait keimigrasian, perlindungan anak, serta aparat penegak hukum.
Melalui rangkaian pembahasan itu, Kemenag berupaya menata studi ke luar negeri agar akses pendidikan tetap terbuka sekaligus disertai perlindungan, pembinaan, dan kepastian layanan bagi pelajar Indonesia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















