Headline.co.id, Bogor ~ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mendorong pemanfaatan KUR Perumahan/Kredit Program Perumahan (KPP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki rumah sekaligus tempat usaha di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal itu saat berdialog dengan penerima manfaat dalam kegiatan sosialisasi program Permodalan Nasional Madani (PNM) dan penyerahan sertipikat tanah gratis di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Minggu (15/11/2026). Integrasi pembiayaan usaha, renovasi hunian, dan sertipikasi tanah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal serta perekonomian keluarga.
Melalui KUR Perumahan/KPP, tiga pelaku usaha di wilayah Cileungsi memperoleh pembiayaan dari Bank BRI untuk merenovasi rumah dan tempat usaha. Dalam kegiatan itu, Maruarar mendengarkan pengalaman mereka menggunakan pembiayaan tersebut. Para pelaku usaha menyampaikan bahwa perbaikan bangunan meningkatkan kualitas hunian dan kenyamanan tempat usaha, serta diikuti peningkatan omzet.
KUR Perumahan bantu renovasi rumah dan tempat usaha
Suharno, yang menjalankan usaha penjualan dan perbaikan sepeda di Kampung Bojong Nomor 69, memperoleh pembiayaan Rp100 juta dengan tenor 48 bulan. Dana tersebut digunakan untuk merenovasi rumah sekaligus tempat usahanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Masitoh, pelaku usaha rumah kontrakan di Kampung Tengah RT 007 RW 004, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, menggunakan pembiayaan Rp70 juta dengan tenor 48 bulan untuk memperbaiki unit kontrakannya.
Sementara itu, Endan, pelaku usaha sarana pertanian yang menjual pupuk dan mengelola warung kelontong di Kampung Pangkalan RT 005 RW 003, memperoleh pembiayaan Rp100 juta dengan tenor 36 bulan. Pembiayaan itu dipakai untuk merenovasi rumah dan tempat usahanya.
Kemen PKP mendorong skema tersebut agar masyarakat dapat memperbaiki hunian sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga. Program ini menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan produktif bagi MBR.
PNM beri akses modal bagi usaha ultra mikro
Selain pembiayaan renovasi, kegiatan di Kabupaten Bogor juga memperkenalkan dukungan modal usaha melalui PNM. Dalam dialog dengan nasabah, Maruarar mendengarkan pengalaman sejumlah ibu rumah tangga yang menjalankan usaha ultra mikro dan memperoleh pembiayaan dengan bunga 8 persen.
Ayu Komaladewi memperoleh pembiayaan Rp5 juta dengan tenor 12 kali angsuran sebesar Rp208 ribu. Suprihatin mendapatkan pembiayaan Rp6 juta dengan tenor 26 kali angsuran sebesar Rp250 ribu, sedangkan Siti Aisyah memperoleh Rp5,5 juta dengan tenor 26 kali angsuran sebesar Rp229 ribu.
Dukungan permodalan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan keluarga. Pembiayaan formal juga diharapkan menjadi pilihan yang lebih aman dan terjangkau, sehingga masyarakat tidak bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi. Di Kabupaten Bogor, tercatat sekitar 165.000 nasabah PNM menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Maruarar mengatakan sinergi program perumahan dan permodalan ditujukan agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian layak. “Kehadiran negara melalui sinergi pembiayaan perumahan, akses permodalan usaha rakyat, dan kepastian legalitas lahan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi keluarganya. Inilah kebijakan pro rakyat dari Presiden Prabowo,” ujarnya.
Tujuh warga Bogor menerima sertipikat tanah gratis
Pada kesempatan yang sama, tujuh warga Kabupaten Bogor menerima sertipikat tanah gratis untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan hunian. Mereka adalah Yadi, Rudi Supriadi, Abdul Rahman, Masdi, Nedi, Sana, dan Oni Binti Idan.
Maruarar berdialog dengan para penerima untuk mengetahui proses pengajuan, persyaratan, dan tahapan yang harus dilalui dalam memperoleh sertipikat tanah gratis bagi MBR. Sertipikasi diharapkan melindungi kepemilikan tanah, mengurangi risiko sengketa, dan meningkatkan nilai ekonomi aset. Sertipikat yang sah juga dapat membuka peluang mengakses pembiayaan produktif melalui lembaga keuangan formal sesuai ketentuan.
“Bapak Presiden Prabowo selalu berpesan kepada kami, negara harus hadir membela dan mengangkat derajat wong cilik. Di sini kita lihat langsung rumahnya kita bedah supaya layak huni dan sehat, sertipikat tanahnya kita kasih gratis supaya tenang dan punya kepastian hukum, lalu perekonomian keluarganya kita tingkatkan lewat modal usaha KUR Perumahan dan PNM yang bunganya sangat ringan. Jadi rakyat tidak lagi tercekik rentenir, rumahnya bagus, usahanya jalan, dan dapurnya terus mengepul,” tegas Maruarar.
Kolaborasi dukung Program 3 Juta Rumah
Kemen PKP mengapresiasi dukungan Bank BRI sebagai mitra penyalur KUR Perumahan/KPP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah dalam sertipikasi tanah gratis, serta PNM yang mendampingi pelaku usaha ultra mikro.
Kementerian itu menyatakan akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses terhadap hunian layak, pembiayaan perumahan, dan pemberdayaan ekonomi produktif.
Integrasi program tersebut menjadi salah satu upaya mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kemen PKP juga menyebut upaya itu diarahkan untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat mulai dari tingkat desa.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















