Headline.co.id, Banjarbaru ~ Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Banjarbaru, Senin (16/11/2026) siang. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarbaru, Marhain Rahman, menyampaikan pesan Wali Kota Erna Lisa Halaby bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama. Koordinasi diperlukan agar langkah yang telah berjalan dapat dievaluasi, kendala di lapangan diketahui, dan strategi penurunan stunting dirumuskan lebih terarah.
Menurut Marhain, stunting berkaitan langsung dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak, serta kualitas generasi penerus di Kota Idaman. Karena itu, upaya menurunkan angka stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai sektor secara terpadu.
Stunting berkaitan dengan banyak aspek kehidupan
Dalam amanat yang disampaikan Marhain, Wali Kota Banjarbaru menegaskan stunting bukan persoalan tunggal. Sejumlah faktor yang berkaitan dengan penanganannya meliputi kecukupan gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ragam faktor tersebut menjadi alasan perlunya koordinasi antarpihak dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar rakor untuk membangun kepedulian bersama sekaligus meninjau pelaksanaan langkah yang telah dilakukan.
“Melalui momentum rapat koordinasi ini, seluruh pihak diajak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih terarah agar penurunan stunting di Banjarbaru berjalan optimal,” ujar Marhain saat menyampaikan amanat.
Rakor tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan yang ditemui di lapangan. Evaluasi dan pemetaan kendala diharapkan menjadi bahan dalam merumuskan strategi yang lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan penanganan stunting di Banjarbaru.
Data akurat menjadi dasar menentukan sasaran
Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diminta memperkuat koordinasi dan menjalankan peran sesuai tugas masing-masing. Pemanfaatan data yang akurat ditekankan sebagai dasar untuk menentukan keluarga sasaran serta bentuk intervensi yang tepat.
Penentuan sasaran dan intervensi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upaya penurunan stunting. Karena itu, perangkat daerah diminta menggunakan data sebagai acuan agar penanganan dapat diarahkan kepada keluarga yang membutuhkan.
Selain perangkat daerah, jajaran kewilayahan dan petugas di garis depan juga diminta menjaga komunikasi aktif dengan masyarakat. Mereka mencakup camat, lurah, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta Tim Penggerak PKK.
Komunikasi tersebut ditujukan untuk memastikan keluarga yang membutuhkan memperoleh perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan. Keterlibatan unsur wilayah dan petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Sejumlah unsur pemerintah dan lembaga hadir
Rapat koordinasi itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru. Hadir pula perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan.
Peserta lainnya meliputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, para tenaga ahli, dan jajaran kepala perangkat daerah terkait. Berbagai unsur tersebut terlibat dalam pembahasan koordinasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Banjarbaru.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















