Headline.co.id, Padang ~ Jembatan Kampung Tanjung di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dibangun kembali setelah rusak diterjang banjir bandang pada November 2025. Pengerjaan yang dimulai pada akhir Juli 2026 itu ditargetkan rampung pada minggu ketiga Desember 2026. Jembatan yang menghubungkan kawasan Gunung Sari dengan Pasar Belimbing tersebut diperpanjang dari sekitar 17 meter menjadi 30 meter dan diperlebar dari enam meter menjadi sembilan meter. Ukuran baru ini diharapkan memulihkan akses utama warga, termasuk bagi pelajar dan petani yang membawa hasil bumi.
Muhammad Refendi, warga yang akrab disapa Anciek, mengatakan jembatan yang hancur akibat banjir tidak lagi dapat dilalui sehingga aktivitas masyarakat terganggu. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di sekitar lokasi pembangunan, Padang, Sumatra Barat, Kamis (12/11/2026).
“Waktu galodo November 2025 ya, ini jembatan hancur, susah dilewati. Sehingga akses anak sekolah, masyarakat terputus,” ujar Refendi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ketika jembatan belum dapat digunakan, sebagian warga menyeberangi sungai. Warga yang memilih jalur darat harus memutar melalui kawasan Guo atau Baipas. Kondisi itu menyulitkan perjalanan anak sekolah dan petani yang perlu menuju pusat kegiatan masyarakat.
Jembatan Kampung Tanjung diperbesar untuk mobilitas warga
Jembatan baru tidak hanya dibangun untuk menggantikan struktur yang rusak, tetapi juga dirancang lebih besar. Refendi mengatakan panjang jembatan bertambah dari sekitar 17 meter menjadi 30 meter, sementara lebarnya meningkat dari enam meter menjadi sembilan meter.
“Lebih lebar, lebih panjang. Tadinya 17 meter, sekarang 30 meter. Lebarnya dari 6 ke 9 meter,” katanya.
Jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat di kawasan Kuranji. Di sekitar lokasi terdapat SMP Negeri 41 Padang, sementara petani dari Gunung Sari menggunakan jalur itu untuk membawa hasil pertanian ke Pasar Belimbing. Dengan ukuran yang lebih besar, jembatan diharapkan menyediakan ruang lebih memadai bagi kendaraan yang melintas, termasuk kendaraan berukuran besar.
“Semoga akses masyarakat yang dari daerah Gunung Sari ke Pasar Belimbing membawa hasil panen, hasil bumi, sama akses anak sekolah cepat terselesaikan,” kata Refendi.
Pembangunan jembatan didukung anggaran sekitar Rp8,8 miliar dari dana transfer ke daerah (TKD) dan melibatkan sekitar 40 pekerja. Pekerjaan dilakukan secara intensif untuk mengejar target penyelesaian pada Desember 2026.
Refendi menjelaskan, konstruksi menggunakan sistem gelagar atau girder rangka yang disiapkan sebelum dipasang di lokasi. Rangka utama dibuat di Jambi, kemudian dibawa ke tempat pembangunan. Setelah pemasangan rangka, pekerjaan dilanjutkan dengan pembuatan lantai jembatan dan pengecoran.
“Sudah dikebut, siang malam lembur,” ujarnya.
Salah satu tantangan pekerjaan adalah kondisi medan dan akses pengangkutan material. Jalur menuju kawasan Sungkai, misalnya, memiliki tanjakan yang dapat memengaruhi kelancaran pengiriman material ke lokasi.
Pembangunan jembatan bagian dari pemulihan pascabencana
Pemulihan infrastruktur di Padang mencakup pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan, berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
Selain hunian, pekerjaan pemerintah kota mencakup perbaikan jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui dukungan TKD dan APBD. Hendri menyebut Kota Padang mendapat alokasi TKD lebih dari Rp350 miliar untuk mendukung pemulihan infrastruktur. Sejumlah pekerjaan ditangani organisasi perangkat daerah teknis, termasuk pembangunan fasilitas umum dan akses jalan menuju kawasan hunian tetap.
Sementara itu, pemulihan sungai masih menjadi pekerjaan besar. Dari enam daerah aliran sungai di Kota Padang, kawasan Lubuk Minturun, Guwo, Pasar Lalang, dan Batu Busuk masih menghadapi luapan air setelah bencana 2025.
Penanganan sungai merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai. Hendri mengatakan, balai telah mengeruk sedimen dan menyusun batu-batu besar di alur sungai sebagai langkah sementara.
“Selama ini Balai Wilayah Sungai sudah bekerja. Mereka melakukan pekerjaan normalisasi sungai, mengeruk sedimen yang ada di sungai, kemudian batu-batu besar yang ada di sungai itu sudah mereka susun. Sudah berjalan. Tapi itu sifatnya sementara,” jelasnya.
Untuk penanganan permanen, pemerintah pusat melalui balai menyiapkan pembangunan sabo dam dan check dam sebagai bangunan penahan aliran air. Hendri mengatakan pekerjaan tersebut telah memasuki tahap kontrak dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun dan diperkirakan berlangsung hingga 2028.
Pemulihan juga meliputi infrastruktur irigasi yang rusak, termasuk Irigasi Gunung Nago. Kerusakan saluran berdampak pada ketersediaan air bagi warga dan lahan persawahan di sejumlah kawasan. Untuk sementara, pemerintah kota memasok air guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hendri menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah. Infrastruktur milik pemerintah kota ditangani Pemko Padang, aset milik provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan sungai dan sejumlah infrastruktur pusat ditangani pemerintah pusat melalui balai terkait.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
