Headline.co.id ~ Komisi Yudisial (KY) mengimbau hakim agar melaporkan indikasi intimidasi atau gangguan saat menjalankan tugas, terutama ketika menangani perkara yang menarik perhatian publik. Anggota KY, F. Willem Saija, menyampaikan imbauan itu dalam Podcast Ditjen Badilum (PODIUM) di Studio Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurut Willem, tekanan dari pihak yang berperkara, kepentingan politik, opini publik, hingga dugaan kriminalisasi dapat mengganggu independensi hakim. Advokasi hakim oleh KY ditujukan untuk melindungi pelaksanaan tugas peradilan, bukan memberikan kekebalan hukum.
Hakim yang menghadapi ancaman dapat menghubungi KY untuk memperoleh perlindungan. Namun, perlindungan itu tidak menghapus kewajiban hakim mempertanggungjawabkan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
![[Siaran Pers] Pasar Digital RI Capai USD99 Miliar, Meutya Hafid: Pemerintah Bangun Ekosistem Startup Bidik Pasar Global](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-pasar-digital-ri-capai-usd99-miliar-meutya-hafid-pemerintah-bangun-ekosistem-startup-bidik-pasar-g.png)
“Perlindungan ini tidak boleh menjadikan hakim itu kebal terhadap hukum. Hakim dilindungi semata-mata untuk menjaga kehormatan, martabat, dan keluhuran. Tapi di lain sisi hakim juga tetap harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran etik,” tegas Willem.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Advokasi hakim melindungi independensi peradilan
Willem mengatakan sebagian hakim masih memahami KY terutama sebagai lembaga pengawas yang menangani pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi. Padahal, KY juga memiliki mandat untuk melakukan advokasi atau memberikan perlindungan kepada hakim.
Mandat tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Komisi Yudisial. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.
Advokasi KY berbeda dari pendampingan kuasa hukum. Jika kuasa hukum membela kepentingan hukum seseorang, advokasi KY berfokus pada perlindungan kehormatan dan keluhuran martabat hakim saat menjalankan tugas jabatannya.
Perlindungan itu dimaksudkan untuk menjaga independensi dan kewibawaan peradilan, bukan menghalangi proses hukum atau meniadakan pertanggungjawaban hakim apabila terbukti melanggar etik. Pembedaan tersebut diperlukan agar upaya menjaga kehormatan hakim tidak dianggap sebagai pembenaran atas setiap tindakan dalam menjalankan kewenangan.
Pemantauan dan koordinasi untuk mencegah gangguan
Untuk mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH), KY memantau potensi gangguan, termasuk melalui Penghubung KY di daerah. KY juga berkoordinasi dengan pimpinan pengadilan dan aparat keamanan untuk mengantisipasi ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas peradilan.
Selain mengimbau hakim untuk menghubungi KY ketika menemukan indikasi intimidasi, Willem menyoroti pentingnya pengelolaan persidangan. Ketua majelis hakim diharapkan memahami protokol persidangan dan memimpin sidang dengan bahasa yang santun.
Langkah itu diperlukan agar pemeriksaan berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta menjaga suasana persidangan tetap profesional. Pengelolaan sidang yang baik juga diharapkan mencegah tindakan atau situasi yang berpotensi merendahkan kehormatan hakim.
KY turut melakukan pencegahan melalui diskusi publik, edukasi, dan Klinik Etik bersama perguruan tinggi. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai etika peradilan dan pentingnya menjaga independensi hakim.
Tantangan advokasi hakim di ruang digital
Pelaksanaan advokasi masih menghadapi tantangan, di antaranya keterbatasan anggaran dan serangan terhadap hakim di ruang digital. Perkembangan ruang digital dapat membuat tekanan meluas melalui opini publik dan serangan daring.
Karena itu, perlindungan terhadap hakim perlu disertai langkah pencegahan dan koordinasi yang memadai. KY menempatkan perlindungan kehormatan hakim dan akuntabilitas etik sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan.
Perlindungan diperlukan agar hakim dapat memutus perkara tanpa tekanan yang tidak semestinya. Sementara itu, mekanisme pengawasan tetap memastikan hakim bertanggung jawab atas perilaku dan pelaksanaan tugasnya. Keseimbangan tersebut diharapkan memperkuat independensi peradilan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
