Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Pemerintah akan memantau pembahasan DPR RI mengenai dinamika hukum ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan hal itu melalui keterangan resmi pada Selasa (10/11/2026). Pemerintah belum menentukan sikap formal karena masih menunggu langkah yang akan dipilih DPR, apakah membentuk panitia angket atau menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Perkembangan di parlemen itu menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara tersebut.
Yusril mengatakan pemerintah belum mengetahui arah pembahasan di DPR. Menurut dia, langkah parlemen perlu diamati sebelum pemerintah memberikan tanggapan formal.
“Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket atau kah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati,” ujar Yusril.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah pantau perkembangan ijazah Gibran di DPR
Dinamika di DPR dinilai penting untuk mencermati sikap anggota dewan terhadap dua putusan lembaga peradilan, yakni Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam perkara di MK, permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kesetaraan ijazah luar negeri Gibran dengan jenjang SMA.
Sementara itu, MA mengabulkan gugatan terhadap Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran. Putusan kasasi tersebut membatalkan surat keterangan itu secara hukum.
Yusril menyebut kepastian administrasi negara terkait putusan MA akan final setelah putusan tersebut resmi diunggah di laman resmi MA. Ia mengatakan masih ada proses yang harus dilalui sebelum pembuktian mengenai surat keterangan itu dinyatakan selesai.
“Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai,” tegas Yusril.
Pernyataan Yusril menempatkan pengunggahan putusan MA sebagai tahapan yang masih perlu ditunggu untuk memastikan proses administrasi. Ia tidak menyatakan bahwa proses tersebut telah selesai, melainkan menyebut kepastian administrasi akan final setelah putusan diunggah secara resmi.
Dua putusan peradilan itu memiliki konteks berbeda. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan legal standing, sementara catatan mengenai bukti kesetaraan ijazah terdapat dalam pertimbangan hukum. Adapun putusan kasasi MA mengabulkan gugatan terhadap Suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.
Setelah proses hukum tata negara dan pembuktian administrasi rampung, Yusril mengatakan kelanjutan isu tersebut berada di luar ranah eksekutif. Pemerintah, menurut dia, tidak akan menyikapi perkembangan di parlemen secara berlebihan karena proses itu merupakan hak konstitusional dan kewenangan DPR RI.
Puan sebut DPR menerima aspirasi berbagai fraksi
Pada hari yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima masukan dan aspirasi dari berbagai fraksi partai politik. Masukan itu diterima selama masa reses dan berkaitan dengan wacana penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat.
Pernyataan Puan disampaikan setelah rapat paripurna. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pimpinan DPR telah menerima aspirasi sejumlah fraksi, sementara pilihan langkah parlemen yang ditunggu pemerintah belum dipastikan dalam keterangan Yusril.
Yusril menegaskan pemerintah akan mengamati perkembangan pembahasan di DPR. Pemerintah belum menyatakan akan mendorong pembentukan panitia angket ataupun penggunaan HMP, dan menunggu proses di parlemen serta tahapan terkait putusan MA.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
