Headline.co.id ~ Jutaan aktivitas serangan siber terpantau menyasar berbagai infrastruktur di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, termasuk 1,9 juta aktivitas dalam kurun 24 jam. Ancaman yang kian sering dan canggih itu mendorong pemerintah memperkuat pertahanan digital melalui koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan infrastruktur dan ekosistem digital nasional. Dalam penanganannya, BSSN mengampu aspek teknis insiden dan perlindungan infrastruktur informasi vital, sementara Kemkomdigi memperkuat kesiapsiagaan ekosistem serta pengawasan ruang digital.
Serangan siber kini juga berkembang dengan pemanfaatan kecerdasan buatan otonom atau agentic AI. Teknologi itu dapat digunakan pelaku kejahatan digital untuk mencari celah sistem secara cepat, masif, dan terotomatisasi. Perubahan pola ancaman tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mengarahkan mitigasi tidak hanya pada pemantauan, tetapi juga pencegahan dan penguatan sistem.
Koordinasi BSSN dan Kemkomdigi Hadapi Serangan Siber
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, penanganan langsung terhadap insiden keamanan serta perlindungan operasional infrastruktur informasi vital berada di bawah komando teknis BSSN. Koordinasi kedua lembaga dilakukan untuk merespons ancaman yang sedang terjadi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Komdigi dengan BSSN melakukan koordinasi terkait dengan ancaman serangan siber yang sedang terjadi,” kata Nezar usai Peluncuran Data Center Equinix Phase 2 di Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, Kemkomdigi bertugas memastikan kesiapsiagaan ekosistem digital secara luas berjalan selaras dengan protokol ketahanan nasional. Nezar menilai, ancaman berbasis AI agent tidak cukup dihadapi dengan pemantauan pasif. Pengujian terisolasi atau sandboxing dan manajemen risiko khusus pada layanan digital strategis dinilai penting untuk menjaga inovasi tetap berjalan tanpa membuka kerentanan baru.
Pengawasan Ruang Digital dan Penanganan Kebocoran Data
Perlindungan masyarakat di ruang digital diperkuat melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Wasdigi) Kemkomdigi. Direktur Jenderal Wasdigi Kemkomdigi Alexander Sabar menekankan perlunya sinergi lintas instansi bersama BSSN dalam merespons laporan kebocoran data.
“Kolaborasi ini mencakup penelusuran jejaring distribusi data ilegal hingga pemutusan akses atau pemblokiran terhadap situs-situs yang memfasilitasi perdagangan data pribadi secara tidak sah,” ujar Alexander.
Penindakan terhadap situs yang memperdagangkan data pribadi secara ilegal berjalan beriringan dengan edukasi kepatuhan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan pada lapisan ruang digital yang berhubungan langsung dengan perlindungan masyarakat.
Imbauan Keamanan untuk Sistem Pemerintah dan Keuangan
Untuk memperkuat tata kelola sistem pemerintahan, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi menerbitkan tiga surat imbauan resmi. Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Aries Kusdaryono mengatakan, surat tersebut ditujukan kepada pengguna Pusat Data Nasional (PDN-1), pengelola Government Cloud, serta PSE publik.
Imbauan itu merupakan tindak lanjut atas Security Advisory yang dikeluarkan Gov-CSIRT BSSN. Para pengelola sistem diminta memperbarui perangkat lunak, mengaudit konfigurasi, dan memperkuat perlindungan dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS).
“Seluruh pengelola sistem diinstruksikan untuk segera melakukan pembaruan perangkat lunak (patching), mengaudit konfigurasi sistem, serta memperkuat lapisan perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS),” jelas Aries.
Koordinasi cepat juga diaktifkan untuk sektor perbankan dan keuangan, yang disebut menjadi target utama gempuran siber. BSSN menjalankan mekanisme itu bersama Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
BSSN telah mengonsolidasikan pembentukan 151 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di sektor keuangan. Lembaga itu juga rutin menggelar simulasi penanganan krisis atau table top exercise untuk menguji kesiapan respons insiden di lapangan.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan pergeseran pertahanan siber nasional dari respons reaktif menuju pencegahan sistemik. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kedisiplinan pengelola sistem elektronik, baik di instansi pemerintah maupun sektor swasta, dalam menerapkan standar keamanan siber secara konsisten di tengah ancaman digital yang terus berkembang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
