Headline.co.id, Belu ~ Atambua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Belu pada Senin (9/11/2026). Pengajuan RAPBD 2027 tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Belu di Ruang Sidang Utama DPRD Belu, bersamaan dengan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penataan desa. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan program pembangunan nasional, provinsi, dan daerah dengan kebutuhan masyarakat Belu. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan DPRD, persetujuan bersama RAPBD 2027 harus ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Sidang paripurna dibuka Ketua DPRD Belu Theodorus Manehitu Djuang, didampingi Wakil Ketua I Januaria Awalde Berek dan Wakil Ketua II Antonius CHR Djaga Kota.
Selain RAPBD 2027, Pemkab Belu mengajukan tiga ranperda yang berkaitan dengan penataan desa. Ketiga ranperda tersebut akan dibahas bersama DPRD dalam masa sidang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) Nomor 7 Tahun 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
RAPBD 2027 Ditargetkan Disepakati 30 November
Ketua DPRD Belu Theodorus Manehitu Djuang mengatakan masa sidang kali ini difokuskan pada penyampaian RAPBD 2027 dan pembahasan tiga ranperda usulan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Dengan ketentuan itu, persetujuan bersama RAPBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan paling lambat 30 November 2026.
“Merujuk PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang RAPBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, artinya persetujuan bersama harus dilaksanakan paling lambat 30 November 2026,” tegas Theodorus.
Theodorus mengajak jajaran legislatif dan eksekutif bekerja secara efektif dan efisien agar pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai jadwal. Menurut dia, meski waktu pembahasan terbatas, kualitas anggaran tetap harus dijaga dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Tiga Ranperda Penataan Desa
Tiga ranperda yang diajukan Pemkab Belu meliputi Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa. Ranperda kedua mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Adapun ranperda ketiga mengatur perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Bupati Belu Willybrodus Lay menjelaskan, APBD menjadi instrumen untuk menyelaraskan program pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Penyelarasan itu diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, menurunkan kemiskinan ekstrem, menekan angka tengkes (stunting), serta menjaga ketahanan pangan.
Setelah pembukaan sidang, agenda dilanjutkan dengan Sidang Paripurna II. Agenda tersebut meliputi penyerahan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 serta penjelasan Bupati mengenai tiga ranperda penataan desa yang diajukan pemerintah daerah.
Kemarau Panjang Berdampak pada Pasokan Air
Dalam penyampaian tersebut, Bupati Belu juga menyoroti dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air bersih di wilayah Belu. Kondisi itu menyebabkan debit sejumlah sumber mata air utama PDAM menurun drastis.
Selain itu, sumur bor membutuhkan waktu pengisian hingga dua kali lebih lama dibandingkan kondisi normal. Pemerintah daerah kemudian melakukan langkah cepat dengan menggali titik mata air baru di kawasan Tirta, dekat pos polisi.
“Pemerintah menyadari adanya kekurangan ini karena faktor iklim di NTT. Sebagai langkah cepat, tiga hari lalu kami telah menggali titik mata air baru berskala cukup besar di kawasan Tirta dekat pos polisi. Hari ini saya bersama BPBD dan dinas teknis terkait langsung meninjau konstruksinya untuk segera memperkuat pasokan air bagi masyarakat kota,” ujar Willybrodus.
Peninjauan konstruksi tersebut dilakukan Bupati bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas teknis terkait. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat pasokan air bagi masyarakat kota di tengah dampak kemarau panjang.
Selain membahas RAPBD 2027 dan tiga ranperda, DPRD Belu juga mendorong perangkat daerah teknis segera merealisasikan seluruh kegiatan belanja modal dalam pelaksanaan APBD 2026. Dorongan tersebut disampaikan agar penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat mencapai target.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
