Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah memproses hukum 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, Kejaksaan Agung dan Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap pihak perorangan dan korporasi tersebut. Data itu disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum dan mencegah karhutla berulang.
Penanganan karhutla tersebut dilakukan melalui sinkronisasi data antarlembaga, pemeriksaan lapangan, proses pidana, serta pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang diduga melanggar ketentuan pengelolaan lahan dan lingkungan.
Penegakan Hukum Karhutla Terus Berjalan
Dudung menjelaskan, angka 241 orang dan 93 korporasi berasal dari perkembangan penegakan hukum yang disinkronkan oleh Kejaksaan Agung dan Polri.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ujar Dudung.
Selain proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung dan Polri, Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan adanya 57 badan usaha di delapan provinsi. Luas area terbakar dalam wilayah konsesi badan usaha tersebut mencapai 33.514,01 hektare.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan terhadap badan usaha yang berkaitan dengan area terbakar.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Selain 32 subjek hukum yang telah dikenai sanksi administratif, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan harus terus diperkuat,” kata Dudung.
HGU dan PBPH Bukan Hak Mutlak
Dudung menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan hak yang bersifat mutlak. Menurut dia, setiap hak dan perizinan yang diberikan negara melekat dengan kewajiban yang harus dipenuhi pemegangnya.
“Sekali lagi, saya menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara, dengan kewajiban yang harus dipenuhi,” tegas dia.
Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Bentuk sanksi yang disebutkan Dudung lain pembekuan, pencabutan, atau tidak memperpanjang izin.
Ia meminta kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Langkah itu meliputi sinkronisasi data, percepatan proses hukum, tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
“Untuk itu, saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan,” ujar dia.
Dudung juga menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, perlakuan istimewa terhadap korporasi, atau pihak yang kebal hukum dalam penanganan karhutla.
“Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” kata dia.
15 Personel Gugur dalam Penanganan Karhutla
Dalam konferensi pers tersebut, Dudung turut menyampaikan duka cita atas gugurnya personel tim penanganan karhutla selama 2026. Para personel itu gugur ketika menjalankan tugas di sejumlah wilayah Indonesia.
“Dengan bertambahnya korban tersebut, sepanjang tahun 2026 tercatat 15 personel telah gugur dalam tugas penanggulangan Karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan,” tutur Dudung.
Salah satu personel yang gugur ialah Yayan Sofyan Suri. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter saat menjalankan operasi penanggulangan karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada 8 November 2026.
Personel lain yang disebut adalah Letkol CPN Anumerta Dudi Firmansyah, Kapten CPN Nur Hafidz Akbar, dan Sertu Heri Prasetyo, serta sejumlah petugas dan relawan lainnya yang gugur dalam tugas penanganan karhutla.
Dudung menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel yang mengorbankan jiwa dalam menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.
“Mereka adalah patriot bangsa dan pejuang kemanusiaan yang telah mengabdikan diri demi melindungi keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan atas dedikasi dan pengorbanannya mereka, kami menyampaikan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya,” kata dia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Waspada Ancaman Serangan Siber, Kemkomdigi Perkuat Kesiapsiagaan Layanan Digital Pemerintah](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-waspada-ancaman-serangan-siber-kemkomdigi-perkuat-kesiapsiagaan-layanan-digital-pemerintah.jpeg)
