![[Siaran Pers] Waspada Ancaman Serangan Siber, Kemkomdigi Perkuat Kesiapsiagaan Layanan Digital Pemerintah](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-waspada-ancaman-serangan-siber-kemkomdigi-perkuat-kesiapsiagaan-layanan-digital-pemerintah.jpeg)
Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs serta layanan pemerintah. Imbauan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, setelah informasi dugaan ancaman beredar melalui media sosial. Meski keaslian ancaman belum terverifikasi, Kemkomdigi meminta pengelola sistem elektronik memperkuat pengamanan dan kesiapan penanganan insiden untuk menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, mengatakan langkah antisipasi perlu dilakukan karena potensi risiko tidak boleh diabaikan. Menurut dia, seluruh instansi perlu memperkuat pemantauan dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kemkomdigi Terbitkan Tiga Surat Imbauan
Imbauan Kemkomdigi merupakan tindak lanjut atas Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikeluarkan pada 8 November 2026. Menindaklanjuti advisory tersebut, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Isi imbauan mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber. Pengelola sistem elektronik diminta memastikan langkah-langkah tersebut segera dijalankan untuk mengurangi potensi gangguan terhadap layanan pemerintah.
Informasi mengenai dugaan ancaman sebelumnya beredar melalui media sosial. Informasi itu disebut berkaitan dengan bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Namun, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Kendati demikian, BSSN menilai langkah antisipatif tetap diperlukan.
Potensi Serangan yang Perlu Diwaspadai
Dalam imbauannya, Kemkomdigi menyebut sejumlah potensi ancaman serangan siber yang perlu diantisipasi. Ancaman tersebut lain serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs atau defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, phishing, serta penyebaran informasi palsu.
Kemkomdigi meminta pengelola sistem elektronik memastikan kesiapan tim tanggap insiden dan memperkuat autentikasi akun administrator. Pengelola juga diminta memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga keamanan infrastruktur digital pemerintah, melindungi data, dan memastikan layanan publik tetap dapat berjalan apabila terjadi gangguan keamanan siber.
Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan Digital
Selain instansi pemerintah, Kemkomdigi meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat diingatkan agar berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Kemkomdigi meminta masyarakat tidak membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Akses terhadap layanan pemerintah juga perlu dilakukan melalui alamat situs resmi.
Apabila menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melaporkannya melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau melalui email pdn-csirt@layanan.go.id.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” kata Aries.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
