Headline.co.id ~ Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk mengatasi hambatan teknis dan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Pembentukan pokja itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan resmi, Senin (9/11/2026). Pokja dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengidentifikasi penyebab belum tuntasnya penanganan kasus-kasus tersebut. Pemerintah menargetkan proses hukum tidak lagi terhambat dan menggantung.
Pokja Dibentuk atas Instruksi Presiden
Yusril mengatakan pembentukan pokja diperlukan untuk mengurai hambatan yang selama ini menghambat penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Hambatan tersebut mencakup persoalan teknis dan prosedural yang muncul dalam proses penanganan perkara.
Pembentukan pokja juga diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab belum tuntasnya berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Yusril, langkah itu harus segera dilakukan setelah pertemuan berlangsung.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“ Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk,” kata Yusril.
Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan ditunjuk untuk memimpin pokja tersebut. Tim itu akan mengkaji solusi teknis dalam penanganan perkara tanpa mengubah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perbedaan Persepsi Jadi Hambatan
Yusril mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat adalah perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat. Selain itu, terdapat keterbatasan teknis dalam hubungan kerja penyelidik dan penyidik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki kewenangan melakukan penyelidikan. Sementara itu, kewenangan penyidikan dan penuntutan berada di bawah Kejaksaan Agung.
Dalam praktiknya, berkas hasil penyelidikan Komnas HAM kerap dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dinilai belum memenuhi syarat pembuktian. Di sisi lain, Komnas HAM menilai kewenangannya sebagai penyelidik telah dijalankan secara maksimal.
Perbedaan penilaian tersebut memunculkan hambatan prosedural dalam proses hukum. Akibatnya, dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, baru empat kasus yang telah sampai ke pengadilan.
Sebanyak 13 kasus lainnya belum menemukan titik terang. Kasus-kasus itu lain Peristiwa 1965–1966, Trisakti, dan kerusuhan Mei 1998.
Opsi Supervisi Kejaksaan
Otto menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan pokja adalah menempatkan personel Kejaksaan untuk melakukan supervisi sejak tahap penyelidikan di Komnas HAM.
Menurut Otto, supervisi sejak tahap awal diharapkan dapat membantu memastikan proses penyelidikan memenuhi kebutuhan pembuktian yang diperlukan untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya. Dengan demikian, persoalan teknis yang berpotensi menyebabkan berkas dikembalikan dapat dibahas sejak proses penyelidikan.
“Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan,” ujar Otto.
Pokja akan mengkaji opsi tersebut sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian atas hambatan penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Kajian itu dilakukan dengan tetap mempertahankan pembagian kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
