Headline.co.id, Kotawaringin Barat ~ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas mempelajari strategi digitalisasi pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Kunjungan kerja dan koordinasi itu berlangsung di Aula Cerdas Pajak Bapenda Kobar, Kamis (8/10/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk mencari referensi peningkatan penerimaan, terutama karena target pendapatan Bapenda Kapuas meningkat, sedangkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih perlu dioptimalkan. Dalam pertemuan itu, kedua daerah membahas digitalisasi layanan, pemutakhiran data pajak, pengawasan potensi penerimaan, dan penguatan sinergi lintas sektor.
Kepala Bapenda Kobar M. Nursyah Ikhsan menyambut langsung rombongan Bapenda Kapuas. Ia memaparkan struktur organisasi, pembagian wilayah operasional, serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
Digitalisasi Pajak Kobar Permudah Layanan Masyarakat
Ikhsan mengatakan Bapenda Kobar tengah melakukan transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelayanan perpajakan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saat ini kami sedang bertransformasi penuh ke sistem digital. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor karena seluruh pengurusan berkas telah beralih ke format digital. Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak pengembang perumahan untuk mempermudah pelayanan,” ungkap Ikhsan.
Meski layanan digital terus diperkuat, Bapenda Kobar tetap menyediakan pelayanan tatap muka. Fasilitas tersebut ditujukan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
Untuk mendukung kemudahan layanan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Sentuh Pajak Kobar yang tersedia di Google Play Store. Aplikasi itu memungkinkan masyarakat mengakses layanan perpajakan secara digital kapan saja dan di mana saja.
Data PBB-P2 Diintegrasikan dengan Data Pertanahan
Dalam pertemuan tersebut, Bapenda Kobar juga menjelaskan strategi pengelolaan sejumlah jenis pajak. Strategi itu meliputi pemutakhiran dan optimalisasi PBB-P2, pengawasan pajak sarang burung walet, serta penguatan kerja sama dengan lembaga terkait.
Untuk mengoptimalkan PBB-P2, Bapenda Kobar melakukan pemutakhiran data, analisis potensi, pemetaan objek pajak, pemeriksaan, dan penagihan piutang. Bapenda Kobar juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengintegrasikan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
Kerja sama lain dijalin dengan Kejaksaan Negeri Kobar melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kolaborasi tersebut mendukung penanganan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Selain langkah teknis, Bapenda Kobar memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penandatanganan Pakta Integritas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pendukung Optimalisasi PAD (OPAD). Kegiatan itu dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan diarahkan untuk memperkuat sinergi dalam pemungutan pajak serta retribusi daerah.
Kapuas Cari Referensi untuk Meningkatkan PAD
Kepala Bapenda Kabupaten Kapuas Yaya mengapresiasi keterbukaan Bapenda Kobar dalam membagikan pengalaman dan strategi pengelolaan pajak daerah. Menurut dia, kunjungan tersebut penting untuk memperoleh referensi yang dapat mendukung peningkatan PAD Kapuas.
Yaya menjelaskan Bapenda Kapuas menghadapi peningkatan target penerimaan. Pada saat yang sama, realisasi PBB-P2 dan BPHTB masih perlu dioptimalkan.
“Upaya peningkatan PAD terus kami lakukan. Bupati dan Sekda Kapuas bahkan telah berkoordinasi langsung ke Kementerian ATR/BPN terkait potensi BPHTB dari izin HGU. Kami juga telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Timur dan Barito Selatan,” ujar Yaya.
Ia menyebut strategi digitalisasi pelayanan dan penguatan sinergi lintas sektor menjadi fokus yang relevan bagi Kapuas. Hal itu juga berkaitan dengan upaya Kabupaten Kapuas mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Melalui kunjungan tersebut, Bapenda Kobar dan Bapenda Kapuas diharapkan terus bertukar informasi serta pengalaman dalam mengelola pendapatan daerah. Kolaborasi antarpemerintah daerah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
