Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi Rp20 miliar pada Selasa (6/10/2026). Program tersebut ditargetkan menjangkau 300 kelompok masyarakat untuk memperkuat pelestarian hutan, aksi iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 dibuka Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta. Dana itu disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam kegiatan pelestarian hutan serta penguatan ketahanan iklim.
“Pada hari ini, kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Rohmat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dana FOLU Net Sink 2030 Disalurkan melalui Tiga Tema
Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program ini dijalankan melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC).
Pada periode kelima, dana masyarakat tersebut disalurkan melalui tiga tema utama. Pertama, FOLU Biodiversity yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Kedua, FOLU Goes to School yang melibatkan generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Ketiga, FOLU Terra yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan.
Hingga periode keempat, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan sekitar Rp29,081 miliar kepada 863 kelompok masyarakat. Program tersebut tercatat menjangkau 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.
Dukungan pendanaan itu diarahkan agar masyarakat di tingkat tapak tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga terlibat langsung dalam perlindungan dan pengelolaan hutan. Kegiatannya mencakup penanaman dan perawatan pohon, pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial, pelatihan, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga aksi bersih sungai.
Norwegia Tekankan Peran Masyarakat di Kawasan Hutan
Ambassador Designate Pemerintah Norwegia untuk Indonesia, Kaja Glomm, mengatakan keberhasilan perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan sangat bergantung pada tindakan nyata di lapangan serta keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Menurut Kaja, masyarakat lokal, masyarakat adat, kaum muda, dan organisasi masyarakat sipil memiliki pengetahuan serta pengalaman penting untuk mendukung keberhasilan aksi iklim dan pengelolaan hutan.
“Norwegia sangat bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang kami. Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan USD216 juta untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,” ujar Kaja.
BPDLH Dorong Dana Berdampak hingga Tingkat Tapak
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menegaskan, keberhasilan Layanan Dana Masyarakat tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang disalurkan. Menurut dia, ukuran yang lebih utama adalah sejauh mana dukungan tersebut memberikan dampak hingga tingkat tapak.
“Bagi BPDLH, capaian Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 bukan hanya tentang angka yang telah disalurkan. Bagaimana dana karbon dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak merupakan hal yang lebih utama. Dukungan pendanaan ini dapat menjadi pemantik perubahan besar yang dapat menumbuhkan semangat, membangun kapasitas, dan membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan,” ujar Joko.
Selain hibah melalui Layanan Dana Masyarakat, BPDLH menyediakan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang bekerja seperti microfinance bagi kelompok usaha perhutanan sosial dan agroforestri. Skema tersebut ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Dukungan pembiayaan itu diperkuat dengan akses pasar melalui penandatanganan Nota Kesepakatan BPDLH, PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai offtaker, dan PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) sebagai mitra pendukung pertanian berkelanjutan.
Dalam skema tersebut, BPDLH memberikan pembiayaan melalui FDB, JB Cocoa menyerap hasil produksi, sedangkan Rainforest Alliance mendukung penerapan praktik pertanian berkelanjutan, penguatan kapasitas, dan rantai nilai komoditas.
Joko mengatakan kemitraan itu diarahkan untuk membangun ekosistem usaha yang menghubungkan masyarakat pengelola hutan dengan pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan produksi.
“Jadi bagi kami kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tapi ini adalah membangun jembatan dari hutan menuju pasar. Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima oleh pasar,” kata Joko.
Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dapat diakses masyarakat melalui laman layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
