Headline.co.id, Jakarta ~ Koordinasi ekonomi Indonesia dinilai perlu melibatkan seluruh neraca dalam perekonomian nasional, tidak hanya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyampaikan pandangan itu di Jakarta, Selasa (7/10/2026). Menurut dia, perluasan koordinasi diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bergantung pada APBN dan bank sentral, sekaligus memperkuat kesejahteraan rumah tangga. Ia mendorong pembagian risiko pemerintah, BI, Danantara, perbankan, korporasi, investor, dan rumah tangga melalui pembiayaan serta investasi yang lebih terarah.
Koordinasi ekonomi tidak berarti kebijakan seragam
Fakhrul mengatakan pembagian peran kebijakan fiskal dan moneter saat ini telah mengarah pada koordinasi yang lebih sehat. Kementerian Keuangan, menurut dia, perlu menjaga APBN tetap ekspansif untuk menopang pertumbuhan dan melindungi masyarakat, dengan tetap mempertahankan disiplin fiskal.
Di sisi lain, BI berperan menjaga stabilitas rupiah dan inflasi sebagai jangkar kebijakan. BI juga dapat memanfaatkan kebijakan makroprudensial dan pengelolaan likuiditas untuk mendorong kredit serta pertumbuhan ekonomi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini menurut saya arah yang benar. Koordinasi tidak berarti Kemenkeu dan BI harus melakukan hal yang sama. Justru masing-masing harus menjaga neracanya dan mengerjakan risiko yang memang sesuai dengan mandatnya,” ujar Fakhrul.
Tantangan berikutnya, kata dia, adalah memastikan beban mendorong pertumbuhan tidak hanya berpindah dari neraca pemerintah ke neraca BI. Karena itu, sektor lain perlu mengambil peran lebih besar dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi nasional.
Neraca yang dimaksud mencakup perbankan, Danantara, korporasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, investor asing, hingga rumah tangga.
Danantara diharapkan menjadi katalis investasi
Fakhrul menilai Danantara dapat memainkan peran penting dalam membangun pola baru pembiayaan investasi nasional. Namun, ia mengingatkan agar Danantara tidak berkembang menjadi semacam “APBN kedua”.
Menurut dia, Danantara perlu berfungsi sebagai neraca katalitik yang menarik modal dari perbankan, korporasi, pasar modal, dan investor asing untuk masuk ke proyek-proyek produktif.
“Ukuran keberhasilan Danantara bukan hanya seberapa besar aset yang dimiliki atau berapa banyak proyek yang diumumkan. Yang lebih penting adalah berapa rupiah investasi lain yang dapat bergerak dari setiap satu rupiah modal yang ditempatkan Danantara,” kata Fakhrul.
Ia menyebut investasi di sektor industri, pengelolaan sampah, perumahan, teknologi, hingga hilirisasi sebagai contoh penerapan pembagian risiko. Pada tahap awal, sebagian risiko proyek dapat ditanggung melalui ekuitas atau Danantara. Setelah proyek semakin matang, perbankan dapat masuk melalui pembiayaan.
Ketika arus kas proyek telah stabil, obligasi, dana pensiun, dan perusahaan asuransi dapat mengambil bagian. Mekanisme tersebut membuat risiko tidak ditanggung oleh satu neraca sejak awal hingga akhir.
“Tidak satu neraca harus menjadi pahlawan dari awal sampai akhir. Risiko harus berpindah kepada neraca yang paling mampu menanggungnya,” ujarnya.
Risiko tidak hilang hanya karena harga ditahan
Prinsip pembagian risiko, lanjut Fakhrul, juga perlu diterapkan pada pemerintah dan BI. APBN tidak dapat terus menjadi sumber akhir seluruh kebutuhan pembangunan. Sementara itu, neraca BI tidak seharusnya secara bersamaan dibebani untuk menjaga likuiditas, imbal hasil obligasi, nilai tukar, dan kebutuhan pembiayaan.
“National Balance Sheet yang sehat tidak membutuhkan satu institusi yang terlalu heroik. Ia membutuhkan division of risk yang benar,” katanya.
Fakhrul menilai stabilisasi pasar obligasi dapat dilakukan ketika volatilitas meningkat. Namun, dalam jangka panjang, imbal hasil obligasi tetap perlu memiliki ruang untuk mencerminkan kondisi pasar melalui mekanisme price discovery.
Ia mengingatkan bahwa menahan harga aset atau biaya pembiayaan tidak serta-merta menghilangkan risiko yang mendasarinya.
“Risiko ekonomi tidak hilang hanya karena harganya ditahan. Bond yield yang ditahan tidak menghilangkan duration risk, kredit murah tidak menghilangkan credit risk, dan intervensi valuta asing tidak menghilangkan external imbalance. Risiko biasanya hanya berpindah dari satu neraca ke neraca lain,” jelasnya.
Keberhasilan diukur dari kekuatan rumah tangga
Menurut Fakhrul, ujung dari koordinasi ekonomi harus terlihat pada penguatan kondisi rumah tangga. Risiko yang tidak tertangani pada neraca besar pada akhirnya dapat membebani keluarga melalui berbagai saluran.
Ketidakefisienan rantai pasok, misalnya, dapat tecermin pada kenaikan harga pangan. Investasi yang tidak menghasilkan pekerjaan produktif dapat menekan pertumbuhan pendapatan. Selain itu, kenaikan harga rumah yang jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan dapat mengurangi kemampuan generasi muda untuk membangun aset.
“Rumah tangga jangan menjadi balance sheet of last resort dari kegagalan koordinasi ekonomi,” tegas Fakhrul.
Karena itu, keberhasilan koordinasi Kementerian Keuangan, BI, Danantara, perbankan, dan sektor swasta tidak cukup diukur dari defisit fiskal, inflasi, pertumbuhan kredit, investasi, atau cadangan devisa.
Ukuran akhirnya adalah apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan kemampuan rumah tangga untuk menabung, memiliki rumah, membiayai pendidikan dan kesehatan, serta mempersiapkan masa depan.
“Capital formation harus berakhir menjadi household income formation. Kalau negara membangun banyak proyek, bank menyalurkan lebih banyak kredit dan perusahaan memperbesar investasi, tetapi neraca keluarga tidak ikut menguat, maka transmisi kebijakan ekonominya belum selesai,” ujar Fakhrul.
Ia menilai koordinasi ekonomi Indonesia perlu berkembang dari sekadar koordinasi fiskal-moneter menjadi koordinasi lintas neraca nasional. Kementerian Keuangan menjaga kredibilitas fiskal, BI menjaga stabilitas, Danantara memobilisasi modal, perbankan menciptakan kredit, dan korporasi mendorong investasi.
Seluruh peran tersebut, menurut Fakhrul, pada akhirnya harus bermuara pada penguatan kemampuan ekonomi masyarakat. “Seluruh arsitektur itu akhirnya hanya mempunyai satu ukuran keberhasilan: apakah neraca rumah tangga Indonesia menjadi lebih kuat,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
