Headline.co.id, Jakarta ~ Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada peningkatan pendapatan rumah tangga, bukan hanya tercermin dari investasi, pembangunan infrastruktur, atau nilai proyek hilirisasi. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangannya pada Senin (5/11/2026). Menurut dia, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, pembiayaan, investasi, hingga sektor rumah tangga diperlukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi mengalir kepada masyarakat. Hal itu penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan rumah tangga.
Fakhrul menjelaskan, ukuran keberhasilan ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah kemampuan meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga daya beli. Ia menggunakan kerangka delapan neraca nasional untuk menjelaskan keterkaitan kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, Danantara, korporasi, sektor eksternal, institusi keuangan nonbank, dan rumah tangga.
Menurut dia, setiap keputusan ekonomi membawa konsekuensi berupa distribusi risiko dan manfaat antarsektor. “Memandang Jakarta dari rooftop SCBD itu indah, tapi membaca neraca rumah tangga dari Bekasi akan lebih berguna,” ujar Fakhrul.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Risiko Kebijakan Jangan Berakhir di Rumah Tangga
Fakhrul menilai persoalan utama pembangunan bukan hanya bagaimana pemerintah membiayai proyek, tetapi juga siapa yang menanggung risiko dari setiap kebijakan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Karena itu, pemerintah perlu menjalankan disiplin anggaran serta menjadi pemantik investasi melalui belanja yang bersifat katalitis.
Dalam skema tersebut, risiko komersial dan pelaksanaan proyek tetap dibagi dengan pelaku usaha. Pendekatan ini dinilai penting agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika pemerintah menanggung terlalu banyak risiko melalui utang atau belanja negara, ruang fiskal dapat semakin terbatas ketika tekanan ekonomi muncul.
Di sisi moneter, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan likuiditas. Fakhrul mencatat, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen pada September 2026.
Ia menilai koordinasi fiskal dan moneter tetap diperlukan. Namun, koordinasi itu tidak berarti bank sentral harus mengambil alih risiko pembiayaan pemerintah secara permanen. Intervensi berlebihan terhadap pasar surat utang, kata dia, berpotensi mengganggu mekanisme pembentukan harga atau price discovery.
Jika persepsi risiko tidak tercermin secara wajar dalam harga aset, tekanan dapat berpindah ke sektor lain, termasuk nilai tukar dan harga barang impor. Dampaknya kemudian dapat dirasakan rumah tangga melalui kenaikan biaya hidup.
Danantara Diharapkan Menjadi Pengungkit Investasi
Fakhrul juga menyoroti peran Danantara dalam pembiayaan pembangunan. Menurut dia, Danantara tidak seharusnya menggantikan APBN, melainkan menyediakan modal awal atau ekuitas bagi proyek strategis yang memiliki risiko tinggi pada tahap awal.
Skema itu dinilai relevan untuk proyek hilirisasi dan industri padat modal, seperti pengolahan bauksit menjadi alumina, pengembangan bioavtur, dan bioetanol. Pada fase awal, proyek tersebut belum tentu menarik bagi perbankan karena membutuhkan modal besar dan memiliki masa pengembalian yang panjang.
Modal awal dapat digunakan untuk menurunkan risiko proyek sehingga investor swasta dan pembiayaan komersial dapat masuk pada tahap berikutnya. Karena itu, keberhasilan Danantara seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang dibiayai.
“Capital formation atau pembentukan aset berupa gedung dan pabrik harus bertransformasi menjadi household income formation,” ujar Fakhrul.
Menurut dia, ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar modal pemerintah atau negara mampu menarik investasi swasta dan asing setelah risiko awal proyek diturunkan. Dengan demikian, modal negara berfungsi sebagai pengungkit, bukan menjadi satu-satunya sumber pembiayaan sepanjang siklus proyek.
Setelah proyek mencapai tingkat kelayakan tertentu, sektor korporasi menjadi mesin untuk memperluas investasi, produksi, dan lapangan kerja. Fakhrul mencatat, hingga Februari 2026, empat sektor utama, termasuk industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, berkontribusi sekitar 74 persen terhadap penerimaan pajak nasional.
Modal Asing Perlu Diarahkan ke Proyek Produktif
Kontribusi tersebut menunjukkan pentingnya sektor swasta dalam menciptakan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat kapasitas fiskal melalui penerimaan pajak. Namun, kebutuhan pembiayaan pembangunan Indonesia tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari tabungan domestik.
Fakhrul mendorong pengelolaan modal eksternal agar lebih diarahkan pada investasi jangka panjang dan aset produktif. Ia menawarkan gagasan managed external intermediation, yaitu mengarahkan modal asing bukan hanya ke instrumen portofolio yang mudah keluar-masuk, melainkan ke proyek produktif berorientasi jangka panjang.
Menurut dia, Indonesia memiliki kebutuhan besar terhadap modal dan pembangunan fisik. Pada saat yang sama, sejumlah negara Asia seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan menghadapi akumulasi tabungan yang besar seiring perubahan demografi.
Peluang tersebut dapat dipertemukan melalui investasi jangka panjang pada proyek produktif di Indonesia. Dengan skema yang tepat, modal asing tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja.
Institusi keuangan nonbank, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, juga dinilai penting dalam siklus pembiayaan. Ketika proyek telah beroperasi dan menghasilkan arus kas yang relatif stabil, sebagian kepemilikan aset dapat dialihkan atau disekuritisasi agar menarik bagi investor dengan horizon jangka panjang.
Skema capital recycling memungkinkan modal awal kembali digunakan untuk membiayai proyek baru. Dengan demikian, pembangunan tidak terus-menerus bergantung pada tambahan anggaran negara.
MBG dan Penguatan Ekonomi Rumah Tangga
Fakhrul mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di 4,65 persen, sedangkan rata-rata upah tercatat sekitar Rp3,39 juta per bulan. Data tersebut menunjukkan tantangan ekonomi bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan pembentukan modal dan pertumbuhan produktivitas diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan pekerja.
Ketika investasi dan ekspor meningkat, tetapi pendapatan pekerja tidak mengalami perbaikan yang sepadan, menurut dia, terdapat persoalan dalam transmisi manfaat pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks penguatan ekonomi rumah tangga, Fakhrul turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai belanja pemerintah untuk program tersebut tidak semata-mata merupakan konsumsi, tetapi dapat menjadi intervensi untuk memperkuat kapasitas rumah tangga apabila dikelola dengan baik.
Pengurangan sebagian beban konsumsi pangan bagi keluarga berpendapatan rendah berpotensi memberi ruang untuk menabung atau mengalokasikan pengeluaran ke kebutuhan lain. Pemenuhan gizi anak juga dapat menjadi investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Namun, manfaat tersebut bergantung pada tata kelola. Jika anggaran tidak dikelola secara transparan atau rantai pasok tidak memberikan dampak optimal bagi produsen lokal, efek pengganda program akan berkurang.
Fakhrul menilai koordinasi kebijakan ekonomi tidak berarti seluruh lembaga harus mengambil kebijakan yang sama secara serempak. Yang lebih penting, setiap neraca menjalankan fungsi sesuai mandatnya dan risiko tidak dipindahkan secara tidak proporsional kepada masyarakat.
Pemerintah menjalankan fungsi fiskal dan sosial, bank sentral menjaga stabilitas moneter, perbankan mengelola pembiayaan komersial, Danantara mengambil risiko pada tahap awal proyek strategis, korporasi mengembangkan kegiatan produktif, sektor eksternal menyediakan modal jangka panjang, serta institusi keuangan nonbank mengelola investasi dengan horizon panjang.
Seluruh mata rantai tersebut, kata Fakhrul, pada akhirnya harus bermuara pada penguatan neraca rumah tangga. Ketika pendapatan meningkat, lapangan kerja tercipta, daya beli terjaga, dan keluarga memiliki ruang untuk menabung serta berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka makro, tetapi menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
