Headline.co.id, Blora ~ – Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan angka kemiskinan turun hingga mendekati 10,47 persen pada 2026, setelah tercatat 10,58 persen pada 2025. Wakil Bupati Blora Sri Setyorini meminta camat, kepala desa, lurah, dan perangkat wilayah turun langsung menemui warga miskin. Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (5/10/2026). Pemerintah menilai penanganan langsung diperlukan agar bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran serta tidak berhenti pada laporan administratif.
Rapat itu dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora. Sri Setyorini mengatakan, target penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur pemerintah bergerak bersama hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Kemiskinan Blora Harus Ditangani Berdasarkan Kondisi Lapangan
Wakil Bupati yang akrab disapa Budhe Rini tersebut meminta pemerintah wilayah memastikan kondisi warga secara langsung. Menurut dia, data tetap diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat miskin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Sri Setyorini.
Berdasarkan target pembangunan daerah, angka kemiskinan Kabupaten Blora pada 2026 ditargetkan turun sekitar 0,11 hingga 0,71 persen dari capaian 2025 sebesar 10,58 persen. Dengan target tersebut, angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan hingga mendekati 10,47 persen atau bahkan lebih rendah.
Sri Setyorini menekankan pentingnya peran TKPKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan untuk memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari perhatian pemerintah. Ia juga meminta setiap keluarga yang membutuhkan bantuan segera dilaporkan agar dapat dicarikan solusi melalui berbagai jalur.
“Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan,” katanya.
Penanganan Tidak Cukup dengan Bantuan Sosial
Menurut Sri Setyorini, salah satu tantangan penanggulangan kemiskinan di Blora adalah laju penurunannya yang masih relatif lambat. Karena itu, kebijakan yang dijalankan tidak cukup hanya berupa bantuan sosial, tetapi harus disertai program pemberdayaan yang mampu menciptakan sumber penghasilan bagi masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan produktif berupa ayam petelur. Bantuan tersebut dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif karena dapat menjadi sumber pendapatan keluarga apabila didukung jumlah ternak yang memadai, kandang, dan pakan.
“Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” ujarnya.
Pendekatan pemberdayaan tersebut diarahkan agar warga tidak hanya menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Pemerintah diharapkan dapat membantu keluarga miskin membangun sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan.
Pendataan Keluarga Miskin Diperkuat
Sri Setyorini juga menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. Persoalan itu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, seluruh kecamatan diminta memperkuat pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi untuk menentukan bentuk bantuan maupun program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Ia menyebut keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Ketepatan sasaran program dan kekuatan kolaborasi antarinstansi juga menjadi faktor penting dalam penanganannya.
“Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” tegas Sri Setyorini.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
