Headline.co.id, Batam ~ Penanganan banjir Batam dipercepat setelah Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam memetakan 167 titik banjir serta menyinkronkan pembagian kewenangan. Koordinasi itu dipimpin Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, perwakilan BP Batam, serta camat dan lurah se-Kota Batam. Sinkronisasi data dan pembagian tugas dilakukan agar penanganan banjir berjalan terukur, tidak tumpang tindih, serta tidak menyisakan wilayah yang terlewat.
Dari 167 titik banjir yang masuk dalam peta penanganan, sebanyak 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam. Sementara itu, titik lainnya ditangani oleh Pemko Batam.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penanganan banjir Batam berbasis pemetaan lapangan
Amsakar mengatakan, penanganan banjir merupakan salah satu dari 15 program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Batam. Karena itu, langkah penanganan harus disusun berdasarkan kondisi aktual di lapangan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Cerita soal banjir ini menjadi bagian dari program prioritas kami. Kami sengaja mengumpulkan rekan-rekan teknis untuk memperbincangkan empat hal kunci: identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi yang ada, sinkronisasi pembagian tugas Pemko dan BP Batam, serta langkah konkret tindak lanjutnya. Yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah rencana aksi dan tindak lanjut nyata di lapangan,” jelasnya.
Ia meminta camat dan lurah memperbarui pemetaan kondisi banjir di wilayah masing-masing secara akurat. Data tersebut kemudian disampaikan kepada dinas teknis sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran.
Menurut Amsakar, pembagian wilayah kerja yang jelas Pemko Batam dan BP Batam penting untuk memastikan setiap titik memiliki penanggung jawab. Kejelasan kewenangan juga diperlukan agar pelaksanaan penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bengkong Swadebi jadi salah satu lokasi perhatian
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah Bengkong Swadebi. Kawasan itu pernah mengalami banjir dengan arus kuat ketika hujan berintensitas tinggi, hingga menyebabkan kendaraan terseret.
Secara teknis, Bengkong Swadebi merupakan kawasan yang relatif rendah dan menjadi titik temu aliran air dari tiga wilayah. Salah satu aliran dengan debit terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Batam dan BP Batam menyepakati pembangunan kolam retensi serta rumah pompa di bagian hilir. Infrastruktur itu diharapkan dapat menampung dan mengatur aliran air secara lebih terintegrasi.
Penanganan kawasan permukiman padat yang berada di wilayah cekungan akibat perkembangan pembangunan sebelumnya, menurut pemerintah daerah, membutuhkan proses dan intervensi teknis yang matang. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan di lapangan.
Data titik banjir diminta dievaluasi berkala
Li Claudia Chandra menekankan pentingnya evaluasi berkala dan penyamaan data sebagai dasar penanganan banjir. Ia mengatakan, kondisi wilayah terus berubah seiring perkembangan permukiman sehingga data penanganan harus diperbarui secara berkala.
“Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Untuk itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir,” ujar Li Claudia.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan titik yang sebelumnya telah ditangani tidak kembali masuk sebagai lokasi rawan banjir. Pembaruan data juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan perencanaan dengan perubahan kawasan permukiman.
Di akhir rapat, Li Claudia meminta seluruh jajaran memperkuat publikasi dan transparansi informasi mengenai penanganan banjir. Masyarakat perlu mengetahui langkah yang sedang dilakukan maupun rencana penanganan yang akan dilaksanakan Pemko Batam bersama BP Batam.
Selain persoalan banjir, camat dan lurah diminta menyusun neraca persoalan lingkungan secara rutin. Inventarisasi itu mencakup persoalan seperti jalan berlubang dan penerangan jalan, sehingga pemerintah dapat mempercepat identifikasi masalah serta menentukan langkah penanganan di setiap wilayah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
