Headline.co.id, Pontianak ~ Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2026 di Hotel Aston Pontianak, Selasa (29/9/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat itu diikuti Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap, para kepala perangkat daerah, serta para inspektur kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Rakorwasda digelar untuk memperkuat sinergi pengawasan sekaligus mendorong pencegahan penyimpangan, deteksi dini, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dalam Rakorwasda 2026, Krisantus meminta pengawasan di Kalimantan Barat diarahkan pada pendekatan berbasis risiko dan kinerja. Menurut dia, langkah tersebut penting karena Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas serta kawasan perbatasan antarnegara dengan sejumlah pintu masuk yang memerlukan kemampuan membaca potensi risiko secara lebih tepat.
Pengawasan untuk Mencegah Penyimpangan
Rakorwasda menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten/kota, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP, dan unsur pengawasan lainnya. Melalui forum ini, pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan persoalan setelah terjadi, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan dan peringatan dini.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Krisantus menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau terserapnya anggaran. Ukuran yang lebih penting ialah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembangunan daerah hakikatnya bukan sekadar merealisasikan program atau menghabiskan anggaran. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan setiap program pemerintah perlu dipastikan tepat sasaran, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengawasan memiliki posisi penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai tujuan.
“Apakah pembangunan itu tepat sasaran, efektif dan efisien? Kemudian apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sinilah pengawasan memegang peran yang sangat strategis,” ujarnya.
Menurut Krisantus, pengawasan tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya mencari kesalahan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal untuk mencegah penyimpangan, memberikan peringatan dini, dan membantu perangkat daerah menemukan solusi atas berbagai potensi risiko.
“Pengawasan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai mencari kesalahan. Pengawasan harus hadir sejak awal sebagai upaya preventif, sebagai peringatan dini atau early warning system, sekaligus memberikan solusi,” tegasnya.
APIP Diminta Memperkuat Peran Strategis
Krisantus mendorong APIP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Selain menjalankan fungsi pengawasan, APIP diminta meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan penjaminan atau assurance serta konsultasi kepada perangkat daerah.
“Saya berharap pengawasan di Kalbar diarahkan kepada pendekatan yang berbasis risiko dan kinerja. Karena itu, APIP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menekankan, keberhasilan pengawasan tidak ditentukan oleh banyaknya temuan. Menurut dia, indikator yang lebih penting ialah jumlah risiko yang dapat dicegah dan keuangan daerah yang dapat diselamatkan dari belanja yang tidak efisien maupun tidak efektif.
“Ukuran keberhasilan pengawasan bukan banyaknya temuan. Yang lebih penting adalah berapa banyak risiko yang bisa dicegah dan berapa banyak keuangan daerah yang bisa kita selamatkan dari belanja yang tidak efisien dan tidak efektif,” ungkapnya.
Untuk menjelaskan pentingnya kesiapan menghadapi risiko, Krisantus menggunakan perumpamaan olahraga balap motor. Ia mengatakan, seorang pembalap tidak hanya membutuhkan keterampilan mengendarai kendaraan, tetapi juga harus memahami cara menghadapi risiko ketika terjadi kecelakaan.
“Kalau kita balap motor, semua berani. Tetapi tidak semua ahli dalam menghadapi risiko ketika jatuh. Bukan hanya keterampilan mengendarai motor yang harus dipelajari, tetapi bagaimana menghadapi risiko ketika terjadi sesuatu,” tuturnya.
Ia mengaitkan perumpamaan tersebut dengan fungsi pengawasan yang harus mampu mengidentifikasi risiko sejak awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Kalau kita sudah menguasai bagaimana menghadapi risiko, kita akan menjadi lebih berani karena kita sudah tahu cara mengantisipasinya. Begitu juga dengan pengawasan. Kita harus tahu risikonya sejak awal dan bagaimana mencegahnya,” terangnya.
Temuan Pengawasan Harus Segera Ditindaklanjuti
Wagub Kalbar meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap temuan dan rekomendasi diminta segera ditindaklanjuti agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi.
“Hasil pengawasan harus dijadikan cermin untuk berbenah, bukan sesuatu yang ditakuti. Setiap temuan dan rekomendasi segera ditindaklanjuti agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali,” pintanya.
Ia menambahkan, temuan pengawasan harus menjadi pembelajaran bagi perangkat daerah untuk memperbaiki kelemahan administratif maupun pelaksanaan program.
“Kalau kita sudah mengetahui apa yang menjadi temuan atau kesalahan administratif, itu justru harus menjadi ilmu bagi kita untuk ke depan menyempurnakan pelaksanaan pemerintahan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Krisantus juga menekankan pentingnya sinergi Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, APIP, BPKP, BPK, dan aparat penegak hukum. Sinergi tersebut diperlukan agar fungsi pengawasan berjalan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, serta tetap mengedepankan pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya berharap pengawasan bisa berjalan secara terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Kita harus memiliki semangat yang sama, yaitu mencegah terjadinya kesalahan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” tutupnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
