Headline.co.id, Probolinggo ~ Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi dan melayani 67.257 penerima manfaat. Pengawasan dilakukan terhadap standar dapur, higiene dan sanitasi, tata kelola, serta kualitas makanan yang diterima masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang diikuti secara daring dari Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo pada Kamis (13/8/2026).
Penguatan pengawasan MBG diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga ketepatan sasaran layanan. Saat ini, dari total 37 SPPG di Kota Probolinggo, sebanyak 34 unit telah beroperasi, sedangkan sejumlah aspek teknis lainnya masih dalam proses penyempurnaan, termasuk permodalan.
Rapat koordinasi tersebut membahas kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan MBG. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa sinergi antarpemerintah diperlukan agar program tidak hanya menyediakan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“MBG juga diarahkan untuk mendukung upaya menekan angka stunting dan kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan,” kata Tito dalam Rakor khusus Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan kepala daerah seluruh Indonesia.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah standar keamanan dan kesehatan dapur SPPG, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait, terutama Dinas Kesehatan, didorong aktif memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari mengatakan arahan pemerintah pusat memperjelas kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG. Menurut dia, penegasan mengenai SLHS menjadi hal yang melegakan bagi daerah karena sertifikat tersebut sebelumnya masih dinantikan dalam pelaksanaan program.
“Yang disampaikan Kepala BGN itu yang melegakan buat kami di daerah. Bagi yang belum membuat SLHS, sudah pasti ada cut off,” jelas Ina.
Ina menyebut pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo sejauh ini berjalan baik. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, layanan tersebut telah menjangkau penerima manfaat secara menyeluruh dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah laporan dari Dinkes bagus. Sudah tepat penerima manfaat, sudah menyeluruh. Tinggal disempurnakan saja kekurangannya,” ungkapnya.
Dua Mekanisme Pemantauan Dapur MBG
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Probolinggo Eka Pujiyanti mengatakan Pemkot Probolinggo akan menggelar rapat koordinasi bersama Tim Kota. Rapat tersebut akan digunakan untuk memantapkan pembagian peran setiap perangkat daerah dalam menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BGN.
Menurut Eka, pemantauan dapur MBG dilakukan melalui dua mekanisme. Sebelum beroperasi, dapur dipantau Tim SLHS untuk memastikan persyaratan higiene dan sanitasi telah dipenuhi.
Setelah dapur beroperasi, pengawasan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG. Tim tersebut mengevaluasi tata kelola dapur secara keseluruhan, termasuk pelaksanaan layanan dan kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Apabila ditemukan makanan yang dinilai kurang layak, pihak sekolah melalui penanggung jawab atau PIC dapat segera berkoordinasi dengan SPPG melalui Kepala SPPG. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan puskesmas terdekat juga dapat dilibatkan apabila makanan berbau atau terdapat indikasi lain yang membutuhkan penanganan.
Selain pengawasan dapur dan makanan, potensi perikanan di Kota Probolinggo dinilai dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku menu MBG, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Namun, penggunaannya tetap harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan BGN.
“Untuk bahan baku yang bisa dijadikan lauk pauk atau sumber protein hewani dan nabati, Kota Probolinggo memiliki potensi perikanan. Sejauh yang kami ingat, juknis dari BGN yang diperkenankan masih ikan air tawar,” jelas Eka.
Dengan 34 SPPG yang telah beroperasi dan melayani 67.257 penerima manfaat, Pemkot Probolinggo menempatkan pengawasan higiene, sanitasi, tata kelola dapur, serta kualitas makanan sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan layanan MBG.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
