Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong percepatan reforma agraria berbasis koperasi untuk mengurangi ketimpangan dalam tata kelola industri sawit nasional. Dorongan itu disampaikan saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/9/2026). Forum tersebut digelar untuk merumuskan rekomendasi percepatan pembentukan badan usaha koperasi dan membuka jalan hilirisasi perkebunan rakyat.
Dalam agenda itu, Menkop menekankan agar koperasi perkebunan tidak hanya berperan di sektor hulu sebagai penyedia bahan baku. Koperasi yang memiliki kebun sawit didorong mengembangkan pengolahan hingga memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri.
Koperasi Sawit Didorong Masuk Hilirisasi
Ferry menyatakan, penguatan koperasi dalam industri sawit perlu dilakukan melalui pengembangan kapasitas pengolahan. Menurut dia, pengelolaan hasil perkebunan rakyat tidak semestinya berhenti pada produksi Tandan Buah Segar (TBS).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) saja, tetapi juga harus memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri,” tegas Menkop, seperti dikutip (23/9/2026).
Untuk menunjukkan contoh pengembangan koperasi sawit, Ferry merujuk pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Koperasi tersebut disebut telah mampu mengoperasikan pabrik CPO dengan kapasitas 45 ton per jam.
Keberhasilan KUD Sejahtera diharapkan dapat direplikasi oleh jaringan petani lainnya. Dalam upaya itu, dukungan yang disiapkan mencakup injeksi permodalan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta inkubasi manajemen dari Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).
Reforma Agraria Berbasis Koperasi
Selain membahas hilirisasi, konferensi tersebut menyoroti pengelolaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), terutama tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mendesak agar pengelolaan TORA diserahkan kepada perkebunan rakyat yang bernaung di bawah koperasi.
Henry menilai koperasi harus ditempatkan sebagai kelembagaan utama dalam pelaksanaan reforma agraria, bukan sekadar pelengkap dalam pembangunan perkebunan rakyat.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” tegas Henry.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks upaya memperkuat peran koperasi dalam tata kelola perkebunan rakyat. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah petani, tetapi juga menjalankan fungsi kelembagaan dalam pengelolaan lahan dan pengembangan usaha perkebunan.
Konferensi Libatkan Lintas Kementerian
Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II dihadiri jajaran kementerian dan lembaga lintas sektor. Perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, hingga LPDB Koperasi turut hadir dalam agenda tersebut.
Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga itu diarahkan untuk merumuskan cetak biru tata kelola perkebunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Forum tersebut sekaligus menjadi pijakan dalam menyusun rekomendasi percepatan pembentukan badan usaha koperasi serta pengembangan hilirisasi perkebunan rakyat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
