Headline.co.id, Jakarta ~ Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah “nama ajaib” dalam rotasi pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sejumlah pejabat tersebut disebut masuk dalam daftar rotasi tanpa mengikuti proses assessment dan talent management yang semestinya. Temuan itu membuat rotasi terhadap pejabat yang tidak memenuhi persyaratan diminta ditunda hingga akhirnya dibatalkan dan mereka dikembalikan ke posisi semula.
Dirjen Pajak mengatakan persoalan tersebut ditemukan dalam daftar rotasi yang sebelumnya berasal dari usulan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bimo menilai masuknya nama tanpa melalui mekanisme penilaian resmi dapat menimbulkan persoalan serius karena pegawai lain harus menjalani assessment, ujian, dan talent management sebelum memperoleh penempatan jabatan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal itu setelah acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026). Ia tidak mengungkap identitas maupun jumlah pejabat yang disebut sebagai “nama-nama ajaib”, tetapi memastikan rotasi mereka dibatalkan apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo.
Bimo dan Dirjen Bea Cukai Minta Rotasi Ditunda
Bimo menjelaskan rotasi pejabat tersebut pada mulanya merupakan usulan dari lingkungan DJP dan DJBC. Namun, dalam proses berikutnya ditemukan sejumlah nama yang tidak mengikuti mekanisme assessment dan talent management sebagaimana pegawai lainnya.
“Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ujar Bimo.
Menurut dia, proses assessment merupakan bagian penting dalam penilaian kemampuan dan kompetensi pegawai. Sementara talent management menjadi mekanisme untuk menilai serta menyiapkan pegawai yang dianggap layak menduduki jabatan tertentu.
Bimo menilai seluruh pegawai seharusnya memperoleh kesempatan melalui mekanisme penilaian yang sama. Masuknya pejabat tanpa melewati tahapan tersebut dikhawatirkan memberi pesan yang tidak baik kepada pegawai yang telah mengikuti seluruh prosedur.
“Sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa persoalan itu menjadi alasan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar pelaksanaan rotasi terhadap nama-nama bermasalah tidak dilanjutkan.
“Kemudian itu yang membuat saya dan dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan lain yang susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” ujar Bimo.
Meski terdapat persoalan dalam sebagian daftar rotasi, Bimo memastikan tidak seluruh perombakan pejabat Kementerian Keuangan dibatalkan.
Pembatalan hanya berlaku terhadap pejabat yang diketahui tidak memenuhi ketentuan dalam proses penempatan jabatan. Adapun pejabat yang telah mengikuti prosedur sesuai aturan tetap menjalani rotasi.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap,” kata Bimo.
Ketika ditanya apakah pejabat yang rotasinya dibatalkan akan kembali ke jabatan sebelumnya, Bimo menjawab singkat.
“Iya,” ujarnya.
Dengan demikian, pejabat yang telah mengikuti mekanisme assessment dan talent management tetap menjalani rotasi sebagaimana direncanakan. Sementara nama-nama yang dinilai melewati proses seleksi dikembalikan ke posisi semula.
Bimo tidak mengungkap siapa saja pejabat yang masuk dalam kategori tersebut maupun berapa jumlahnya.
Suahasil Disebut Komitmen Jalankan Talent Management
Bimo juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan talent management dan prinsip meritokrasi.
“Iya, Pak Suahasil mengutarakan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan meritokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” kata Bimo.
Komitmen tersebut disampaikan di tengah evaluasi terhadap rotasi pejabat yang sebelumnya dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan seluruh rotasi pejabat eselon II dan III juga belum sepenuhnya dijalankan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan.
“Kami sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh kantor pusat Kementerian Keuangan terkait personel yang pindah, khususnya Bea Cukai,” kata Djaka.
Ratusan Pejabat Kemenkeu Sebelumnya Dirotasi
Perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sebelumnya dilakukan pada Kamis (10/9/2026), saat Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan.
Perombakan tersebut mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan.
Mayoritas perubahan jabatan berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perombakan juga mencakup pejabat eselon II dan III serta jajaran pimpinan special mission vehicle (SMV) dan badan layanan umum (BLU).
Pelantikan saat itu digelar di aula mezanine Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Purbaya menyampaikan perubahan jabatan tersebut merupakan bagian dari proses organisasi untuk melakukan penyegaran sekaligus memastikan Kementerian Keuangan lebih adaptif dan semakin baik.
Namun, temuan adanya sejumlah pejabat yang disebut tidak melalui assessment dan talent management kemudian membuat pelaksanaan sebagian rotasi dievaluasi. Bimo menegaskan pembatalan hanya menyasar pejabat yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan rotasi terhadap pejabat yang telah mengikuti mekanisme sesuai ketentuan tetap berjalan.
