Menpora Erick Thohir menegaskan pemerintah mendorong perubahan paradigma olahraga sebagai investasi, bukan sekadar beban biaya. Pernyataan itu disampaikan seusai menghadiri Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (11/9/2026). Perubahan tersebut ditujukan agar olahraga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Pemerintah akan memperkuat ekosistem prestasi olahraga, olahraga masyarakat, sport industry, dan sport tourism melalui integrasi data, regulasi, serta kerja sama lintas sektor.
Erick mengatakan pengembangan olahraga nasional tidak cukup hanya diarahkan untuk mengejar prestasi atlet. Menurut dia, olahraga perlu dilihat sebagai sektor yang memiliki potensi investasi dan dapat mendorong perputaran ekonomi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kalau kita lihat, olahraga ini adalah investasi. Bukan selama ini setelah tahun 1962 sampai sekarang terus terjadi pemerosotan. Dia bawa olahraga itu biaya, biaya, biaya,” ujar Erick.
Potensi Investasi Olahraga Belum Tergarap Optimal
Pemerintah, kata Erick, mulai menghitung secara lebih komprehensif kontribusi industri olahraga dan sport tourism terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut potensi kue industri olahraga mencapai sekitar Rp8.000 triliun, sedangkan potensi sport tourism sekitar Rp9.700 triliun.
Namun, kontribusi yang saat ini berhasil dihimpun dan terukur masih jauh lebih kecil dibandingkan potensi tersebut. “Kalau kita komparasi dengan semua perputaran yang ada di Indonesia, itu baru sampai Rp40 triliun,” katanya.
Karena itu, pemerintah akan membangun basis data bersama untuk menghitung nilai investasi dan dampak ekonomi dari industri olahraga serta sport tourism secara lebih akurat. Data terintegrasi tersebut diharapkan dapat memuat informasi mengenai besaran investasi, perputaran ekonomi, penyelenggaraan event olahraga, infrastruktur, hingga dampaknya terhadap masyarakat.
Erick menyebut pemerintah menargetkan peningkatan investasi di sektor olahraga mulai tahun depan. Namun, pencapaian target tersebut bergantung pada keterbukaan data dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau tadi ditanya target tahun depan berapa, sudah pasti. Dari Rp14 triliun, asal semua pihak mau membuka data, data mengompilasi menjadi satu database yang sama,” jelasnya.
Penyederhanaan Perizinan untuk Perkuat Sport Industry
Menurut Erick, persoalan data dan regulasi masih menjadi tantangan dalam pengembangan industri olahraga. Penyelenggaraan event olahraga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sehingga pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan.
Ia mencontohkan sinkronisasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) agar penyelenggaraan kegiatan olahraga tidak terhambat proses administrasi yang panjang. “Kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini?” tegasnya.
Pengembangan sport industry, lanjut Erick, membutuhkan keterlibatan banyak sektor. Kemenpora memperkuat sinergi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta sektor swasta.
Kerja sama lintas sektor diperlukan karena ekosistem olahraga mencakup pembinaan atlet, pendidikan, kompetisi, penyelenggaraan event, pariwisata, investasi, hingga mobilitas wisatawan dan atlet mancanegara.
Erick juga menyampaikan adanya kerja sama Kemenpora dengan Kementerian Pariwisata dalam pengembangan event olahraga. Kerja sama itu masih perlu diintegrasikan dengan sistem perizinan pemerintah agar proses penyelenggaraan event dapat berlangsung lebih cepat dan sederhana.
Integrasi Digital dan Promosi Sport Tourism
Transformasi digital menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan sport tourism. Kemenpora telah membangun konektivitas dengan sistem keimigrasian untuk memudahkan kedatangan wisatawan dan pelaku olahraga ke Indonesia.
“Kita sebagai agregator untuk tadi sport visa. Beli tiket, sudah bisa nyambung. Beli tiket di Mandalika, MotoGP, sudah bisa nyambung,” kata Erick.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin membangun sistem digital baru yang justru menambah tahapan birokrasi. Sistem yang sudah tersedia akan dihubungkan agar layanan bagi masyarakat menjadi lebih mudah.
“Bukan berarti memperpanjang birokrasi lagi. Sekarang ini sudah sistem kemudahan, apalagi nanti ada AI, lebih mudah lagi,” ujarnya.
Kemenpora juga meluncurkan kalender besar olahraga Indonesia yang memuat berbagai event olahraga nasional dan internasional. Kalender tersebut tidak hanya menjadi daftar kegiatan, tetapi juga sarana untuk mempromosikan potensi olahraga dan infrastruktur Indonesia kepada masyarakat serta dunia internasional.
Erick menilai olahraga dan permainan tradisional, seperti pencak silat dan karapan sapi, juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari industri olahraga dan sport tourism. Menurut dia, kekayaan sejarah, budaya, olahraga, serta destinasi wisata dapat menjadi kekuatan ekonomi baru apabila dikelola secara terintegrasi.
Infrastruktur dan Pembinaan Atlet
Pengembangan industri olahraga juga harus didukung infrastruktur yang memadai. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu menentukan cabang olahraga dan fasilitas yang menjadi prioritas hingga 2028–2029.
Erick mengatakan pembangunan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah akan mempertimbangkan manfaat ekonomi, prestasi, pemanfaatan oleh masyarakat, serta potensi sport tourism.
“Yang harus kita lakukan, kita mencoba sebuah prestasi, olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri,” katanya.
Infrastruktur olahraga yang telah tersedia juga perlu dipromosikan dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan event nasional dan internasional. Dalam pembinaan prestasi, Kemenpora membangun sistem pemusatan latihan nasional yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Pelatnas diarahkan untuk membangun kesinambungan prestasi menuju SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Sementara pembinaan atlet pada single event menjadi domain masing-masing induk cabang olahraga dengan tetap memperoleh dukungan pemerintah sesuai kebijakan yang ditetapkan.
Perubahan olahraga menjadi investasi, kata Erick, membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, komunitas, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. “Artinya, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati. Salah satunya dengan melibatkan semua stakeholder yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh,” ujar Erick.
