Headline.co.id (Semarang) ~ Saat menjadi narasumber dalam acara Prime Topic dengan tema Bersiap Ibadah Haji dan Umrah yang disiarkan dari Lantai IV Gedung Berlian DPRD Jateng, Semarang, pada Jumat (10/9). anggota Komis E DPRD Jateng Endro Dwi Cahyono mendorong pemerintah Indonesia agar terus proaktif untuk menggali informasi mengenai kelonggaran pelaksanaan ibadah haji dan umroh oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
baca juga: Lapas Tangerang Kebakaran, 41 Napi Tewas Terbakar
Dengan begitu sehingga bisa menjadi peluang bagi calon jemaah haji dan umroh Indonesia bisa berangkat ke tanah suci.
Endro meminta Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri untuk proaktif menggali informasi kepada pejabat-pejabat di Kerajaan Arab Saudi yang berkompeten terkait kejelasan pemberangkatan haji dan umrah karena seluruh masyarakat sudah menunggu.
Endro menuturkan bahwa dua kementerian tersebut memiliki peran penting agar daftar antrean travel haji khusus dan umroh yang sempat tertunda selama dua tahun bisa terlaksana.
baca juga: Sungai Katingan Dan Samba Meluap Sebabkan Banjir Wilayah Kabupaten Katingan
“Ini harus fokus dan dicermati pemerintah khususnya untuk Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) jangan sampai terlambat melakukan diplomasi-diplomasi tingkat tinggi supaya Indonesia dikeluarkan dari daftar sembilan negara yang masuk daftar hitam (blacklist) Arab Saudi, lebih updating adalah langkah awal,” katanya.
Menurut Endro banyak keluhan dari masyarakat yang telah merindukan untuk berangkat haji dan umroh, sehingga keluhan tersebut bisa ditangani.
Sementara Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jateng Ahyani turut menjelaskan sejumlah persoalan belum diberangkatkannya calon jamaah haji dan umroh.
baca juga: PPKM Turun Level 3, Ini Tempat Wisata Yang Akan di Buka Di Jogja
Ahyani menuturkan bahwa pada tahun 2021 ini hanya 327 WNI yang diperbolehkan menjalankan ibadah haji itu pun Warga Negara Indonesia yang sudah berdiam diri di Arab Saudi.
Menurutnya, keputusan pembatasan ibadah haji di Arab Saudi dan ditiadakannya keberangkatan jamaah haji Indonesia dan jemaah haji dari negara-negara lainnya semenjak dua tahun terakhir (2020 dan 2021) adalah demi keselamatan jemaah haji dengan segala pertimbangan yang melandasinya.
Sesuai UU No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pemerintah memberikan pelayanan perlindungan dan bimbingan agar mengarahkan kemandirian peserta haji pada saat melakukan ibadah haji nantinya juga sudah dibuka kembali secara utuh.
baca juga: Budi Sylvana Ingatkan Jemaah Haji Untuk Persiapkan Kesehatan dan Vaksinasi Lengkap
Adanya lonjakan kasus positif di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, Lanjut Ahyani, pada Juni hingga akhir Agustus, hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi. Tidak hanya Indonesia, tetapi ada sembilan negara yang belum diizinkan melakukan ibadah haji dan umroh.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Farid Al Jahwi mengakui pada 27 Februari ada penyetopan kegiatan haji secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga menyebabkan travel haji plus dan umroh tidak bisa memberangkatkan jamaah.
“Sebanyak 500 agen travel mengeluhkan hal tersebut kepada kami, karena penyetopan kegiatan haji secara tiba-tiba dan berita baiknya umroh kembali dibuka secara tiba-tiba juga dan itu bukan informasi dari pemerintah,” ungkap Farid.
baca juga: Adhitia Sofyan: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sesuatu di Jogja Hey Cantik Coba Kau Catat
Farid mengharapkan jamaah dari Indonesia bisa segera dapat izin untuk kembali berangkat umroh dan haji, apalagi jumlahnya tertinggi nomor dua di dunia.
Sebelumnya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 12 Juni 2021 atau bertepatan dengan 2 Zulkaidah 1422 H telah mengumumkan keputusan membuka Masjidil Haram untuk haji dan umroh. Dalam keputusan itu, pelaksanaan haji dan umrah hanya diperuntukkan bagi warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada di negara tersebut.
baca juga: Terima Uang 2,4 Miliar, Sumianto Warga Sleman Borong 3 Mobil
