Headline.co.id, Jakarta ~ 14 Agustus 2026 — Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab presiden, tetapi merupakan tugas kolektif seluruh unsur pemerintah dan rakyat. Prabowo menekankan pentingnya kerja sama dari semua pihak untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Presiden Prabowo mengapresiasi komitmen berbagai lembaga negara dalam mendukung pemerintahannya, yang tercermin dari capaian signifikan di berbagai sektor. Di bidang hukum, Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2025 berhasil menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara, dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen. Sebanyak 96,74 persen dari perkara tersebut diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan, mencatatkan rekor ketepatan waktu minutasi tertinggi dalam sejarah MA.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menunjukkan kinerja yang mengesankan dengan menangani 701 perkara dan permohonan sepanjang tahun 2025, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring, memudahkan akses bagi warga dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, tanpa harus datang ke Jakarta.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Presiden Prabowo juga menyoroti peningkatan remunerasi hakim sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas peradilan. Penghasilan hakim junior telah meningkat sebesar 280 persen, menempatkan penghasilan hakim Indonesia di atas rata-rata ASEAN. Bahkan, penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia kini lebih tinggi dibandingkan dengan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Namun, Prabowo menekankan bahwa kenaikan remunerasi ini harus diiringi dengan peningkatan kemandirian hakim untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
