Headline.co.id, Jakarta ~ Hasto Kristiyanto merespons hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempatkan elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) di bawah Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal PDIP itu menegaskan partainya tidak ingin menjadikan angka survei sebagai tujuan utama dalam menjalankan kerja politik. Hasto Kristiyanto mengatakan ukuran terpenting bagi partai adalah kemampuan menghadirkan perubahan konkret dalam kehidupan masyarakat, terutama rakyat kecil.
Hasto Kristiyanto menyampaikan pandangan tersebut saat berada di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8/2026). Menurut dia, hasil survei harus dijawab dengan kerja yang lebih keras oleh kader PDIP, khususnya kepala daerah dan anggota legislatif yang memiliki kewenangan membuat kebijakan.
Hasto Kristiyanto menilai politik akan kehilangan makna apabila tidak mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, ia meminta kader PDIP tidak sekadar terpaku pada naik-turunnya tingkat elektabilitas partai.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Apapun surveinya, kalau kita tidak bisa membawa perubahan konkret pada kehidupan rakyat marhaen, lalu apa makna politik?” kata Hasto.
PDIP Berada di Bawah Gerindra dalam Survei IPO
Berdasarkan hasil survei IPO, Partai Gerindra menempati posisi pertama dalam tingkat elektabilitas partai politik apabila pemilihan legislatif digelar saat survei dilakukan.
Gerindra memperoleh elektabilitas sebesar 17,5 persen, sedangkan PDIP berada di posisi kedua dengan tingkat dukungan 12,8 persen.
Partai Golkar menyusul di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 10,4 persen. Sementara Partai Demokrat berada di urutan keempat dengan 8,1 persen.
Survei tersebut juga mencatat sekitar 24,6 persen responden belum menentukan pilihan atau memilih merahasiakan pilihan politiknya.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan Gerindra masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi meskipun tingkat dukungannya turun dibandingkan periode survei sebelumnya.
“Gerindra masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat, meskipun jika dibandingkan dengan periode survei sebelumnya terjadi penurunan, tetapi itu tetap menempatkan Gerindra sebagai parpol dengan elektabilitas tertinggi saat ini,” kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).
Dedi menilai hasil tersebut menunjukkan adanya pergeseran preferensi pemilih dalam beberapa tahun terakhir.
“Tentu dimaklumi sebagai parpol penguasa, Gerindra cenderung mampu mengambil alih porsi pemilih yang sebelumnya dikuasai PDI-P. Jika kebijakan Presiden ke depan kian diterima publik, bukan tidak mungkin elektabilitas Gerindra semakin kuat di posisi puncak,” ujar Dedi.
Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Kerja Lebih Keras
Menanggapi posisi PDIP dalam survei tersebut, Hasto tidak berfokus pada persaingan angka elektabilitas dengan Gerindra. Ia justru meminta kepala daerah dari PDIP meningkatkan kinerja dan melahirkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kami mendorong para kepala daerah PDI-P dengan adanya tren kenaikan elektoral dari PDI-P semua untuk bekerja lebih keras, dengan kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat,” ucapnya.
Menurut Hasto, kinerja kepala daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan politik memberikan manfaat nyata.
Kebijakan pemerintah daerah, kata dia, harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penataan ruang hingga perlindungan terhadap kelompok kurang mampu.
Hasto kemudian mencontohkan sejumlah kebijakan di Surabaya yang dinilainya menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
“Mulai dari kebijakan tata ruang, lapangan pekerjaan, bantuan sosial buat orang miskin. Tapi bantuan sosial itu yang memberdayakan, meningkatkan kemampuan produksi rakyat,” jelasnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa bantuan sosial menurut Hasto tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk bantuan jangka pendek. Program tersebut juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat menghasilkan pendapatan secara mandiri.
Anggota Legislatif Diminta Dorong Program Padat Karya
Selain kepala daerah, Hasto juga meminta anggota legislatif dari PDIP memperkuat program yang dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan di tengah kondisi fiskal yang menurut Hasto menghadapi tantangan.
“Kami juga mendorong para anggota legislatif dari PDI Perjuangan menghadapi tantangan fiskal yang sulit untuk lebih mendorong program-program padat karya,” katanya.
Program padat karya menjadi salah satu kebijakan yang didorong karena dinilai dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja.
Dalam pandangan Hasto, kerja politik partai semestinya tercermin dari kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan warga, bukan semata-mata dari posisi partai dalam hasil survei.
Survei Jadi Evaluasi, Kerja Politik Tetap Jadi Prioritas
Respons Hasto terhadap survei IPO memperlihatkan arah sikap PDIP yang ingin menjadikan elektabilitas sebagai bahan evaluasi, tetapi bukan tujuan akhir dalam aktivitas politik.
Hasto berulang kali menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah maupun program yang diperjuangkan anggota legislatif.
Dengan posisi PDIP yang berada sekitar 4,7 poin persentase di bawah Gerindra dalam survei IPO, Hasto meminta kader partainya menjawab kondisi tersebut melalui peningkatan kinerja.
Pendekatan itu diarahkan terutama pada program yang menyentuh persoalan masyarakat secara langsung, seperti lapangan pekerjaan, bantuan sosial yang produktif, tata ruang serta kegiatan padat karya.
Bagi Hasto, kompetisi elektoral tetap menjadi bagian dari politik. Namun, ia menegaskan keberhasilan politik tidak seharusnya berhenti pada perolehan dukungan dalam survei maupun pemilu.
Pesan tersebut terangkum dalam pertanyaan yang disampaikannya ketika menanggapi hasil survei IPO: “Apapun surveinya, kalau kita tidak bisa membawa perubahan konkret pada kehidupan rakyat marhaen, lalu apa makna politik?”
