Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan evaluasi terhadap proyek Land Development Laboratory (LANDLAB) yang telah berjalan selama satu tahun. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut dapat menghasilkan kebijakan pertanahan yang praktis dan efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem administrasi pertanahan dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa tujuan evaluasi ini tidak hanya untuk menilai capaian program, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan menjadi kebijakan publik yang berdampak. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan dan memberikan dampak positif,” ujar Ossy saat membuka Joint Coordinating Committee (JCC) 2nd Meeting The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ossy menambahkan bahwa penguatan tata kelola pertanahan merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, memberikan kepastian hukum, serta mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Proyek LANDLAB merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN bersama Badan Bank Tanah dan JICA dalam bentuk bantuan teknis yang berlangsung dari 28 April 2025 hingga 27 April 2028.
Program ini berfokus pada tiga kelompok kerja teknis (technical working group/TWG), yaitu pengamanan tanah untuk mendukung pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah. Selama satu tahun pelaksanaan, LANDLAB telah membahas berbagai isu strategis, termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penguatan model bisnis Badan Bank Tanah. “Kami telah membahas berbagai isu strategis yang penting untuk pengembangan pertanahan di Indonesia,” kata Ossy.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, Tim Ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung penguatan sektor pertanahan di Indonesia. “Kami sangat menghargai dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proyek ini,” ujarnya.
Sementara itu, Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko, menilai bahwa pelaksanaan proyek LANDLAB selama satu tahun pertama menunjukkan perkembangan positif di setiap kelompok kerja teknis. “Kami melihat perkembangan yang positif dalam setiap kelompok kerja teknis selama satu tahun pertama pelaksanaan proyek ini,” kata Takeda.
