Headline.co.id, Pohuwato ~ Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menginternalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor usaha dan tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikan Sarton Dali saat melakukan koordinasi dan penguatan sinergi lintas sektor di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato pada Kamis, 23 Juli 2026.
Sarton menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM melalui kebijakan, identifikasi risiko, pencegahan, mitigasi, serta penanganan dampak negatif dari aktivitas operasional mereka. Langkah strategis ini dilaksanakan selama dua hari, dari Rabu hingga Kamis, 22-23 Juli 2026, sebagai bagian dari Program Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM tahun 2026.
Kegiatan ini berfokus pada dua agenda utama, yaitu pendampingan implementasi Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Business and Human Rights) serta penyampaian kebijakan Penilaian HAM bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha di tingkat pemerintah daerah. Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mitigasi Risiko HAM bagi Pelaku Usaha, Tim KemenHAM mengirimkan personel ke instansi teknis terkait di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Kabupaten Boalemo.
Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boalemo, Kementerian HAM melakukan koordinasi dan mendorong pembinaan kepatuhan pelaku usaha serta integrasi perspektif HAM dalam pelayanan perizinan investasi. Selain itu, Kementerian HAM juga menyasar Bagian Hukum Pemerintah Daerah sebagai mitra strategis dalam harmonisasi regulasi dan koordinasi kebijakan daerah.
Pada hari yang sama, kegiatan koordinasi kebijakan Penilaian HAM dilaksanakan secara paralel di dua wilayah, yaitu Bagian Hukum Kabupaten Boalemo dan Bagian Hukum Kabupaten Pohuwato. Sarton mengungkapkan bahwa rangkaian koordinasi selama dua hari ini memiliki beberapa tujuan strategis, termasuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai instrumen, indikator, dan kebijakan terbaru terkait Penilaian HAM serta Prinsip Bisnis dan HAM.
Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dengan menggalang dukungan teknis dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pohuwato dalam pembinaan pelaku usaha. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko dengan menginventarisasi potensi risiko HAM dalam aktivitas usaha dan menentukan kelompok pelaku usaha prioritas sasaran Bimtek. Terakhir, kegiatan ini menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan program Bisnis dan HAM serta Penilaian HAM di Provinsi Gorontalo.
