Headline.co.id, Jakarta ~ Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan 403 proyek infrastruktur di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sepanjang tahun 2026. Proyek-proyek ini bertujuan untuk memulihkan layanan dasar, memperkuat konektivitas, dan menyediakan infrastruktur yang lebih aman dan tangguh bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, menyatakan bahwa pelaksanaan ratusan proyek tersebut didukung oleh Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp21,16 triliun. Anggaran tambahan ini dimaksudkan untuk memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berlanjut menuju pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Anggaran tersebut dialokasikan kepada empat satuan kerja. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan alokasi sebesar Rp7,52 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,02 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp2,89 triliun. Pada sektor sumber daya air, pekerjaan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, normalisasi sungai, pembangunan cekdam, dan penyediaan air baku.
Sementara itu, sektor bina marga difokuskan pada pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan untuk memulihkan akses masyarakat sekaligus mendukung pergerakan logistik dan kegiatan ekonomi. Di bidang permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum akan merehabilitasi sistem penyediaan air minum, membangun sumur bor, memperbaiki tempat pemrosesan akhir, serta menangani instalasi pengolahan lumpur tinja. Adapun pembangunan hunian dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pondok pesantren, serta madrasah menjadi bagian dari penanganan prasarana strategis.
“Pada saat ini dapat disampaikan bahwa proses pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat dituntaskan sekaligus meningkatkan kualitas agar lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Apri dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Hingga 21 Juli 2026, realisasi keuangan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp2,40 triliun atau 11,35 persen dari total anggaran. Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 26,4 persen dari keseluruhan 403 paket yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Menurut Apri, capaian fisik tersebut menunjukkan pekerjaan di lapangan terus bergerak, meskipun penyerapan anggaran masih perlu dipercepat secara terukur.
“Capaian yang ada saat ini tidak hanya mencerminkan progres pelaksanaan, tetapi juga menjadi indikator nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana,” katanya. Sedangkan, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan, selain dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sejumlah pemulihan infrastruktur terdampak bencana juga dikerjakan oleh pemerintah daerah terdampak melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dengan total Rp10,6 triliun yang saat ini telah tuntas tersalurkan dalam tiga tahap.
Tito menegaskan, akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis agar hambatan administrasi, kesiapan lahan, desain, pengadaan, maupun pelaksanaan lapangan dapat segera diselesaikan. Percepatan diarahkan agar jalan, jembatan, jaringan irigasi, air minum, hunian, dan fasilitas publik dapat lebih cepat dimanfaatkan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas serta tata kelola.
