Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi Riau menjalin kerja sama dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendorong pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui program Desa Sadar HAM. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia serta memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis HAM.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatra Barat-Riau, Dewi Nofyenti, menyatakan bahwa audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menjadi kesempatan untuk memperkenalkan program serta tugas dan fungsi Kementerian HAM kepada Pemerintah Provinsi Riau. Menurut Dewi, dukungan dari pemerintah daerah sangat penting agar setiap program dapat berjalan dengan optimal. “Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting agar setiap program dapat berjalan dengan optimal,” ujar Dewi Nofyenti di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (22/7/2026).
Dewi menjelaskan bahwa Kementerian HAM saat ini sedang melakukan seleksi calon Penggerak HAM yang akan ditempatkan di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM. Para penggerak ini diharapkan dapat menjadi penghubung masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar warga. “Para penggerak ini diharapkan dapat menjadi penghubung masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Dewi, konsep Desa Sadar HAM tidak hanya berfokus pada edukasi mengenai hak asasi manusia, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa. “Konsep Desa Sadar HAM juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau dinilai penting untuk memperkuat implementasi berbagai program Kementerian HAM. “Dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau sangat penting,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik berbagai program yang diinisiasi oleh Kementerian HAM untuk wilayah kerja Sumatra Barat-Riau. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau siap berkolaborasi dalam memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia di daerah. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dan Kementerian HAM menjadi langkah penting agar berbagai program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. “Sinergi pemerintah daerah dan Kementerian HAM menjadi langkah penting,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
