HEADLINE.CO.ID, JAKARTA ~ Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkap Retirement Fund Incorporated atau KWAP menjadi korban dugaan penipuan terencana dalam investasi di startup teknologi akuakultur asal Indonesia, eFishery. Nilai dana yang ditanamkan lembaga pengelola dana pensiun pegawai negeri Malaysia itu mencapai hampir RM200 juta atau sekitar Rp880 miliar. Penjelasan tersebut disampaikan melalui jawaban tertulis di parlemen Malaysia yang dikutip pada Jumat, 17 Juli 2026. Pemerintah Malaysia menyatakan konsorsium investor telah menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus memulihkan dana investasi.
Anwar Ibrahim menjelaskan keputusan KWAP menanamkan modal di eFishery sebelumnya telah melalui proses evaluasi, persetujuan, dan tata kelola investasi. Penilaian dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia ketika keputusan investasi dibuat, termasuk laporan keuangan yang disebut telah diverifikasi oleh auditor bersertifikat dan diakui secara internasional.
Anwar Ibrahim juga menegaskan KWAP tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pemeriksaan pihak perusahaan. Konsorsium investor telah melakukan uji tuntas atau due diligence secara independen untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan informasi sebelum menyetujui investasi tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Keputusan tersebut melalui proses evaluasi dan tata kelola, berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu, termasuk verifikasi laporan keuangan oleh auditor bersertifikat yang diakui secara internasional,” kata Anwar dalam jawaban tertulisnya di parlemen.
“Pada saat yang sama, konsorsium investor, termasuk KWAP, juga melakukan uji tuntas secara independen untuk memastikan seluruh informasi lengkap dan valid sebagai bahan pertimbangan investasi,” lanjutnya.
Anwar Sebut Laporan Keuangan eFishery Dimanipulasi
Meski proses pemeriksaan telah dilakukan, Anwar menyatakan informasi keuangan yang dijadikan dasar investasi diduga telah dimanipulasi oleh manajemen eFishery. Ia menyebut investasi tersebut merupakan hasil dari penipuan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
“Namun demikian, investasi eFishery merupakan penipuan yang telah direncanakan sebelumnya, dan terdapat manipulasi laporan keuangan oleh manajemen eFishery,” tegas Anwar.
Menurut Anwar, KWAP bukan satu-satunya lembaga yang menanamkan dana di eFishery. Sejumlah investor institusi dan perusahaan investasi teknologi internasional juga tercatat mengikuti putaran pendanaan perusahaan tersebut, antara lain Temasek, SoftBank, 42XFund, dan Northstar.
Catatan pendanaan menunjukkan eFishery memperoleh pendanaan Seri D sebesar US$200 juta pada 2023. Putaran pendanaan itu dipimpin oleh 42XFund yang didukung KWAP bersama sejumlah investor lain, sedangkan investor awal seperti Northstar, Temasek, dan SoftBank turut berpartisipasi.
Dari keseluruhan pendanaan tersebut, KWAP menyuntikkan dana sebesar US$47,7 juta atau sekitar RM194,35 juta. Nilai itu mendekati RM200 juta dan menjadi salah satu investasi besar KWAP di sektor teknologi kawasan Asia Tenggara.
Parlemen Pertanyakan Pertanggungjawaban KWAP.
Penjelasan Anwar disampaikan untuk menjawab pertanyaan anggota parlemen dari Subang, Wong Chen. Ia meminta pemerintah menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang telah atau akan diambil terhadap dewan direksi, panel investasi, serta manajemen senior KWAP yang terlibat dalam persetujuan dan pengawasan investasi di eFishery.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Anwar mengatakan konsorsium investor, termasuk KWAP, telah mengambil langkah hukum. Proses tersebut diarahkan untuk meminta pertanggungjawaban pihak terkait sekaligus mengupayakan pengembalian dana yang telah ditanamkan.
Selain menempuh jalur hukum, KWAP telah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap proses evaluasi, persetujuan, dan pengawasan investasi. Hasil pemeriksaan internal kemudian disampaikan kepada dewan KWAP untuk ditelaah dan dibahas sebagai dasar penentuan tindakan lanjutan.
“Setelah pembahasan tersebut, tindakan lanjutan telah diambil sesuai dengan kerangka tata kelola kelembagaan dan prinsip akuntabilitas,” kata Anwar.
Komite Akuntabilitas Publik Malaysia atau Public Accounts Committee juga membuka kemungkinan membahas investasi KWAP di eFishery. Namun, perkara tersebut belum secara resmi menjadi bagian dari proses pemeriksaan komite karena masih terdapat sejumlah agenda lain yang sedang ditangani.
KWAP Perkuat Pengamanan Investasi
Anwar memastikan evaluasi tidak hanya diarahkan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksaan juga digunakan untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan risiko agar kasus serupa tidak kembali terjadi dalam pengelolaan dana pensiun pegawai negeri Malaysia.
“KWAP tetap berkomitmen untuk mengelola dana pensiun pegawai negeri secara transparan, etis, dan akuntabel. Perbaikan telah diterapkan untuk memperkuat perlindungan terhadap investasi di masa depan,” ujar Anwar.
KWAP merupakan lembaga yang mengelola kontribusi pegawai tetap pemerintah Malaysia berstatus pensiun, termasuk pegawai pada badan berwenang dan pemerintah daerah. Karena dana yang dikelola berkaitan dengan kepentingan pegawai negeri, tata kelola dan pengawasan investasinya menjadi perhatian parlemen dan masyarakat.
Kasus eFishery sebelumnya mencuat setelah laporan pelapor internal atau whistleblower memicu pemeriksaan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Persoalan itu kemudian berkembang menjadi proses hukum terhadap sejumlah mantan pejabat perusahaan.
Pendiri sekaligus mantan CEO eFishery, Gibran Huzaifah, dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung pada 29 April 2026. Ia juga dikenai denda Rp1 miliar dengan ketentuan pengganti berupa kurungan selama 190 hari apabila denda tidak dibayar. Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa berupa hukuman 10 tahun penjara.
Pengungkapan Anwar Ibrahim kini menempatkan kasus eFishery tidak hanya sebagai persoalan hukum di Indonesia, tetapi juga sebagai isu pengelolaan investasi publik di Malaysia. Langkah hukum dan evaluasi tata kelola KWAP akan menentukan seberapa besar dana investasi dapat dipulihkan serta bagaimana perlindungan terhadap dana pensiun diperkuat pada masa mendatang.
