Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) Tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penerapan konsep One Data Riau yang terintegrasi. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat teknis yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Rabu (15/7/2026).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor B/1172/PD.02/2026 tertanggal 19 Juni 2026, yang membahas Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026. Selain itu, rapat juga menindaklanjuti Surat Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Nomor 037/VII/ASKOMPSI/2026 tertanggal 7 Juli 2026, mengenai agenda Visitasi Tim Penilaian Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2026 di Provinsi Riau.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan kini menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Menurut Zulkifli, penerapan sistem digital yang terintegrasi melalui konsep One Data Riau akan menghasilkan data yang lebih akurat karena seluruh data sektoral dari berbagai perangkat daerah terhimpun dalam satu pusat data.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Zulkifli menjelaskan bahwa integrasi data lintas sektor juga akan meningkatkan akurasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Dengan keterhubungan data Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, potensi tumpang tindih data penerima manfaat dapat diminimalkan.
Zulkifli juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyelesaikan penyampaian dokumen pendukung Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks kesiapan pemerintah digital Provinsi Riau di tingkat nasional. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dalam mendukung transformasi digital sehingga implementasi One Data Riau mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
