Headline.co.id, Hulu Sungai Utara ~ Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) mengandalkan transformasi digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPATDA) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi ini diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan diresmikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSU pada Senin (29/6/2026).
Langkah strategis ini mencakup perluasan sistem pembayaran nontunai melalui QRIS, pengaktifan kembali Layanan Bapenda Bakuliling (Baling), penguatan portal E-LAPOR, serta pemasangan alat tapping box pada objek pajak tertentu. Wakil Bupati HSU, Hero Setiawan, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak daerah.
Pengelolaan Aset Daerah
Dalam rapat tersebut, Pemkab HSU juga menyoroti manajemen aset daerah, di mana terdapat 923 persil tanah yang belum bersertifikat. Wabup Hero Setiawan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah taktis untuk menyelesaikan persoalan ini demi mencapai tertib administrasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Peningkatan Infrastruktur
Di sektor infrastruktur, realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 71,38 persen, yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Alokasi ini berhasil meningkatkan persentase jalan kabupaten berkondisi baik menjadi 63,35 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) HSU berkomitmen menerapkan sanksi tegas bagi rekanan yang melanggar kontrak.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan
Sektor ekonomi kerakyatan melalui Program Agrominapolitan HSU menunjukkan hasil positif dengan luas tanam padi mencapai 17.083,95 hektare, produksi perikanan 22.319,18 ton, dan produksi daging peternakan 394.338 kilogram. Pertumbuhan ekonomi makro HSU tercatat positif di angka 5,02 persen, sementara tingkat kemiskinan menurun menjadi 4,81 persen berkat program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Penanganan Stunting
Pemkab HSU juga fokus pada isu stunting dengan merealisasikan anggaran senilai Rp149,28 miliar. Meskipun angka stunting di HSU berada di 27,6 persen, pemerintah optimis mencapai target RPJMD 2026 sebesar 27 persen melalui intervensi gizi di 99 desa lokus baru.
Pemkab HSU terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis dan inovatif.
