Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang menunjukkan solidaritas antardaerah dengan menyalurkan bantuan senilai Rp5 miliar kepada tiga kabupaten di Provinsi Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan ini diberikan kepada Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara, dengan masing-masing menerima Rp2 miliar, Rp2 miliar, dan Rp1 miliar. Dana tersebut telah ditransfer pada 19 Juni 2026 untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Adlinsyah, melakukan kunjungan resmi ke Kota Padang pada Kamis (25/6/2026) untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Rombongan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, bersama beberapa pejabat lainnya di Balai Kota Padang.
Solidaritas Antardaerah
Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri yang mengarahkan pemanfaatan sebagian Tambahan Kemampuan Daerah (TKD) untuk membantu daerah terdampak bencana. Proses pencairan dana juga mengikuti Peraturan Wali Kota Padang dan Keputusan Wali Kota Padang yang relevan.
Adlinsyah menyatakan bahwa bantuan dari Pemkot Padang sangat berarti bagi masyarakat Aceh Timur yang masih dalam fase pemulihan. “Kami datang untuk menyampaikan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat kami yang terdampak banjir,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dukungan ini bukan hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga simbol solidaritas antardaerah.
Empati dan Komitmen Gotong Royong
Corri Saidan menegaskan bahwa bantuan ini adalah wujud empati dan komitmen gotong royong antarpemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Kota Padang memahami beratnya proses pemulihan pascabencana karena pernah mengalami musibah serupa pada 2025. “Bantuan ini diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan pascabencana, meringankan beban masyarakat, dan mendukung pembangunan infrastruktur serta hunian,” tuturnya.
Bantuan ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dan solidaritas kuat antarwilayah untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
