Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Aceh. Pada kunjungan kerja di Aceh, Selasa (23/6/2026), Abdul Mu’ti menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif diharapkan dapat mengatasi hambatan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah bencana dan konflik.
Untuk mewujudkan pendidikan inklusif, Kemendikdasmen menyiapkan empat pendekatan utama. Pertama, penguatan pendidikan inklusif yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler. “Pendidikan inklusif mengajarkan empati dan penghormatan terhadap perbedaan,” ujar Abdul Mu’ti. Kedua, penguatan Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan menambah jumlah dan merevitalisasi sekolah yang ada. Ketiga, layanan pendidikan berbasis komunitas bagi anak yang tidak dapat menjangkau sekolah inklusi atau SLB. Keempat, layanan pendidikan berbasis keluarga yang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran.
Peningkatan Kualitas SLB di Aceh
Abdul Mu’ti mengapresiasi revitalisasi SLB di Aceh yang telah meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswa disabilitas. “Bangunan SLB di sini sangat representatif, diharapkan fasilitas yang baik ini melahirkan semangat belajar baru,” katanya. Revitalisasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat gerakan sekolah ASRI—aman, sehat, resik, dan indah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tantangan dan Solusi Pendidikan Inklusif
Tantangan utama pendidikan inklusif di Indonesia, menurut Abdul Mu’ti, adalah stigma sosial dan kekurangan tenaga pendidik. Untuk mengatasi hal ini, Kemendikdasmen meluncurkan program pelatihan guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus. Program ini memungkinkan guru reguler mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mendampingi siswa berkebutuhan khusus. “Pendampingan ini dihitung sebagai bagian dari pemenuhan tugas mengajar 24 jam per pekan,” jelasnya.
Revitalisasi Sekolah Pascabencana di Aceh
Selain pendidikan inklusif, percepatan revitalisasi sekolah di Aceh juga menjadi prioritas. Pada 2026, Aceh menjadi salah satu provinsi prioritas revitalisasi sekolah karena tingkat kerusakan sarana pendidikan yang tinggi akibat bencana. Dari hampir 3.000 sekolah yang menjadi target revitalisasi, sebagian besar telah menunjukkan progres signifikan. Kemendikdasmen menargetkan seluruh revitalisasi sekolah di Aceh dapat rampung sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dari layanan pendidikan. “Itulah komitmen kita bersama untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” pungkasnya.
