Headline.co.id, Bandung ~ Juru bicara pemerintah diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks di tengah perkembangan media digital. Hal ini disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Bicara Pemerintah yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (23/6/2026). Praktisi komunikasi, Adita Irawati, menekankan pentingnya pemahaman terhadap kompetisi narasi di media yang dapat membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Adita Irawati menjelaskan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah memiliki potensi untuk membentuk sudut pandang tertentu di masyarakat. “Pesan yang disampaikan harus konsisten, akurat, dan selaras dengan kebijakan yang diwakili,” ujar Adita. Ia menambahkan bahwa tantangan utama dalam berinteraksi dengan media bukanlah pertanyaan wartawan, melainkan kualitas jawaban yang diberikan.
Pentingnya Adaptasi dalam Komunikasi Digital
Adita juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan komunikasi digital. Juru bicara pemerintah harus memahami ekosistem media digital dan mampu menerapkan konsep digital messaging, yaitu menyederhanakan informasi kompleks menjadi pesan yang ringkas dan mudah dipahami. Menurutnya, rentang perhatian publik yang semakin pendek di media sosial menuntut penyampaian pesan yang efektif tanpa mengurangi substansi informasi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, menyoroti perubahan cara masyarakat memperoleh informasi akibat perkembangan algoritma digital. “Perubahan ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif,” ujar Rustika. Survei Reuters Institute yang dirilis pada Juni 2026 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap informasi dari media hanya 32 persen, menandakan perubahan signifikan dalam pola konsumsi informasi masyarakat.
Strategi Komunikasi yang Efektif
Rustika menambahkan bahwa masyarakat kini lebih banyak mengakses informasi melalui aplikasi percakapan dan media sosial, termasuk TikTok. Sekitar 54 persen masyarakat mengonsumsi berita melalui media sosial, dengan mayoritas memilih format video di platform seperti TikTok dan YouTube. “Strategi komunikasi publik harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang,” jelasnya. Pendekatan yang mengedepankan empati dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat dibandingkan penyampaian informasi yang hanya berfokus pada data dan angka.
Sementara itu, Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Nunik Purwanti, menegaskan bahwa peran juru bicara pemerintah semakin strategis dalam menjaga dan membangun kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital. “Keterbukaan informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menilai kebijakan pemerintah,” kata Nunik. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang responsif dan kredibel untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, juru bicara pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan adaptabilitasnya dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital ini.
