HeadLine.co.id (Jakarta) – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) unit kerja Kemenkumham memiliki Loket Virtual yang menjadi gerbang pelindungan ciptaan anak-anak negeri.
Direktur Teknologi Informasi DJKI Kemenkumham Sucipto menjelaskan, bahwa Loket Virtual yang menjadi gerbang pelindungan ciptaan anak-anak negeri itu bernama LockVid 2020.
“Virtual Loket itu bagian dari keinginan DJKI harus bisa menanggulangi dan memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah tentunya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5) malam.
Diharapakan dengan adanya loket virtual pelayanan publik bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan kreativitasnya ke DJKI Kemenkumham di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia tidak terganggu.
“Juga sebagai upaya melaksanakan pelayanan publik. Meski saat ini sedang terjadi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia,” ungkapnya.
Baca juga: Mengaku Puas, Anggota Komisi III DPR RI Beri Apresiasi Kinerja Polda Aceh
Sebelumnya, Loket Virtual bernama LockVid 2020 diluncurkan pada Rabu 13 Mei kemarin. Loket Virtual ini sudah dapat diakses masyarakat sejak Kamis 14 Mei kemarin.
LockVid 2020 ini akan terus melayani dalam situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hingga loket offline dapat dibuka kembali.
Baca juga: Jokowi Sampaikan Pemerintah Ingin Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19
Menurut Sucipto, website DJKI adalah kunci untuk mendaftarkan kreativitasnya untuk berusaha menjalankan kreativitasnya. Bagi DJKI tidak ada hambatan untuk melayani masyarakat mendaftarkan dokumen terkait kekayaan intelektual.
“Masyarakat bisa menuju URL loketvirtual.dgip.go.id,” pungkasnya.
Sucipto menjelaskan juga bahwa LockVid 2020 artinya adalah loket tempat masyarakat dapat memasukkan data dokumen apa saja, yang terkait pendaftaran dari teknis pelayanan kekayaan intelektual. Kemudian lock itu juga diartikan sebagai kunci.
Baca juga: Vaksin Virus Corona dari Protein Daun Tembakau Siap Diujikan Pada Manusia
“Kunci berarti masyarakat bisa membuka apa saja. Lalu diberikan kemudahan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” jelasnya.
