Headline.co.id, Dumai ~ Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengadakan Konsultasi Publik Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Program Penanggulangan Banjir. Acara ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan banjir yang sering melanda wilayah perkotaan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, mewakili Wali Kota Dumai, pada Rabu (17/6/2026).
Konsultasi publik ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar Sungai Dumai, serta Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pemerintah kelurahan, dan kecamatan setempat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi secara terbuka dan rinci mengenai rencana program penanggulangan banjir di Kota Dumai, mulai dari tahap perencanaan, proses pembangunan, hingga manfaat yang akan diperoleh masyarakat.
Menurut data dari Dinas PU Kota Dumai, luas wilayah perkotaan yang berpotensi terkena dampak banjir akibat curah hujan dan pasang air laut (rob) mencapai sekitar 884 hektare. Kepala Dinas PU Kota Dumai, Riau Satrya Alamsyah, menjelaskan bahwa strategi pengendalian banjir di Kota Dumai dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu pengendalian banjir akibat air hujan dan pengendalian banjir akibat air rob.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk menangani banjir akibat air hujan, pemerintah merencanakan pembangunan sistem pengendalian yang berfokus pada pengurangan debit air yang masuk ke Sungai Dumai dengan membangun area tampungan di bagian hulu sungai. “Yang diperlukan adalah mengurangi debit banjir yang masuk ke Sungai Dumai dengan cara membuat tampungan di hulu sungai,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mengatasi banjir rob, Pemkot Dumai akan menerapkan sistem polder, yaitu kawasan dengan sistem drainase yang dikelola secara khusus dan terpisah dari wilayah lainnya. Menurut Riau Satrya, sistem tersebut akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti pintu air, kolam retensi atau tampungan air, tanggul pembatas kawasan polder, serta pompa untuk mengalirkan air keluar dari wilayah yang terjebak genangan. “Untuk melengkapi sistem polder diperlukan pintu air, tampungan baik di saluran maupun kolam retensi, tanggul sebagai pembatas area polder, serta pompa untuk mengeluarkan air yang terjebak di area polder,” jelasnya.
Sekda Kota Dumai, Fahmi Rizal, menegaskan bahwa penanganan banjir, baik yang disebabkan oleh curah hujan maupun air rob, menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Dumai sesuai arahan Wali Kota Paisal dan Wakil Wali Kota Sugiyarto. “Saat ini penanggulangan banjir baik air hujan maupun air rob menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Dumai. Konsultasi publik penyusunan AMDAL ini dilaksanakan untuk memberikan informasi terkait perencanaan program secara terperinci kepada masyarakat,” kata Fahmi.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program tersebut, baik melalui partisipasi dalam proses pendataan maupun melalui perilaku yang mendukung pengelolaan lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase. “Kami sangat mengharapkan dukungan kuat dari masyarakat Kota Dumai agar upaya penanggulangan banjir ini berjalan maksimal dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara utuh serta berkelanjutan,” ujarnya.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh tim konsultan mengenai rencana pelaksanaan program penanggulangan banjir serta sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Berita Terkait Dumai
- Diskominfotiksan Dumai dan APJII Riau Perkuat Kerja Sama Digital
- Pemko Dumai Perkuat SDM Digital dalam Musyawarah Permikomnas Wilayah II
- Pemko Dumai Tingkatkan Pengendalian Inflasi Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026
- Pemko Dumai Terima Penghargaan Khusus di Indonesia Smart Nation Awards 2025
- Pemko Dumai Tingkatkan Sanitasi, 181 Rumah Dapat Tangki Septik
