Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo melaporkan bahwa nilai aset Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 mencapai Rp1,9 triliun. Angka ini diperoleh dari total nilai perolehan aset tetap sebesar Rp4,7 triliun yang dikurangi dengan akumulasi biaya penyusutan sebesar Rp2,7 triliun.
Kepala BKAD, Sukril Gobel, menjelaskan bahwa 49 persen dari total aset tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), sementara 20,61 persen lainnya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Aset-aset ini terdiri dari jalan, irigasi, gedung, dan lainnya. “Artinya, dari total aset Pemprov Gorontalo, kurang lebih 60 persen ada di dua dinas ini, yang lainnya tersebar di OPD,” ujar Sukril saat memberikan laporan pada acara Peluncuran Sensus Barang Milik Daerah di Hulondalo Ballroom, Senin (15/6/2026).
Sukril menambahkan bahwa Sensus Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2026 sangat penting karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan nomenklatur dan perpindahan aset. Selain itu, tata kelola aset akan dibenahi dengan menggunakan aplikasi e-BMD yang memanfaatkan kode batang atau QR code. “Transformasi digital ini memberikan lompatan efisiensi di mana output akhir dari penginputan langsung melahirkan QR code untuk setiap barang milik pemerintah provinsi. Akan nampak foto fisik barang, lokasi koordinat keberadaan barang, spesifikasi aset, harga perolehan serta riwayat pemeliharaan,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menginstruksikan agar pengelolaan dan pelaporan aset harus terintegrasi di Portal Satu Data Gorontalo (PENTAGON). “Daftar aset hasil sensus ini bisa dimasukkan ke PENTAGON. Semua aset kita masuk ke situ supaya semua orang bisa lihat dan bisa ditelusuri,” kata Gusnar. Ia menambahkan, “Kalau sudah masuk di PENTAGON semua tahu bahwa Dinas UMKM ada lima mobil di PENTAGON akan terbaca ada di sini. Kalau lima-lima bapak yang pegang bapak yang kena,” ujarnya dengan nada bercanda.
Sensus BMD Pemprov Gorontalo direncanakan berlangsung selama tiga bulan. Peluncuran sensus ini diikuti oleh 252 aparatur yang terdiri dari pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna dan pembantu, pengurus barang pengguna pada OPD, Biro, UPTD, dan satuan pendidikan. (mcgorontaloprov/isam)
