Headline.co.id (Lampung) ~ Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah (IJTI Pengda) Lampung dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung mengecam rapid tes yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada wartawan. Hal tersebut membuat kesan istimewa bagi jurnalis.
baca juga: Update Corona di Indonesia Kamis 07 Mei 2020: Menjadi 12.776 Kasus Positif dan 2.381 Pasien Sembuh
Hendry Sihaloho selaku Ketua AJI Bandar Lampung mengatakan bahwa Siapa pun berpotensi terinfeksi Covid-19. Tidak memandang profesi, suku, agama, dan usia. Rapid test khusus wartawan jelas bentuk keistimewaan.
Menurut Hendry pihaknya telah jauh hari mengingatkan agar tidak ada privilege (hak istimewa) bagi wartawan terkait penanganan pandemi Covid-19.
Kalaupun Pemprov Lampung menggelar rapid test, maka seyogianya mengacu pada kluster penyebaran virus Corona. Misal, mereka yang tercatat sebagai orang dalam pemantauan (ODP).
baca juga: Cegah Covid-19, Polri Majukan Jadwal Operasi Ketupat 2020 Antisipasi PSBB
“Kami juga tak paham apa tujuan Pemprov mengadakan rapid test. Bila memang hendak mendiagnosis, maka metode yang tepat adalah polymerase chain reaction (PCR), sebagaimana saran sejumlah kalangan. Sebab, rapid test tak mendeteksi ada atau tidak virus corona di tubuh,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua IJTI Lampung Hendri Yansah. Pihaknya menyesalkan perlakuan istimewa kepada kalangan jurnalis.
Semestinya, Pemprov Lampung memprioritaskan mereka yang berada di barisan terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Kalangan media di Lampung memang rentan terinfeksi. Tapi, dengan status dan kondisi Provinsi Lampung dan Bandar Lampung saat ini, mendapatkan hak istimewa untuk rapid test sangat memalukan,” kata dia.
baca juga: Ambil Mobil Mainan yang Dibuang, Pemulung Lebam di Keroyok Massa
Secara nasional, tambah Hendri, Lampung menempati urutan kedua dengan tingkat kematian tinggi. Sedangkan Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung memiliki kepadatan jumlah penduduk dan wilayah yang kecil harus menjadi perhatian khusus pemerintah.
“Ini membuat tim medis yang berada di garda terdepan jadi orang yang paling rentan terinfeksi. Belum lagi banyaknya ODP, pasien dalam pengawasan (PDP), hingga orang tanpa gejala (OTG). Seharusnya, mereka lebih prioritas untuk mendapatkan rapid test,” ujar Hendri.
Baca juga: Mudik Tetap Dilarang, Kemenhub Dukung dan Tindaklanjuti SE Gugus Tugas Covid-19
