Headline.co.id, Gorontalo ~ Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) berupaya memperkuat struktur kelembagaan di daerah untuk memastikan pelayanan hak asasi manusia menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim dari Biro SDM, Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana KemenHAM RI, Betni H. Purba, dalam rapat evaluasi komprehensif terkait kriteria peningkatan kelas dan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) KemenHAM Gorontalo yang berlangsung di Aula Kemenkum Gorontalo, Selasa (19/05/2026).
Betni menekankan pentingnya pemetaan isu-isu HAM di Gorontalo secara multidimensional. “Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus dijawab dengan pola kerja yang padu dan tidak terkotak-kotak,” ujarnya. Dalam menghadapi target penyampaian berkas usulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), seluruh tim diinstruksikan untuk memperbaiki laporan dengan cepat dan cermat.
Lebih lanjut, Betni menyoroti bahwa perbaikan dokumen harus mencakup pencermatan isu-isu HAM yang menjadi perhatian internasional, seperti yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan disesuaikan dengan konteks di Gorontalo. “Pembentukan Kanwil bukan sekadar perluasan birokrasi, melainkan manifestasi kehadiran negara,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa masyarakat Gorontalo harus diposisikan sebagai mitra kerja utama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kakanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, memberikan apresiasi dan motivasi. Ia menilai bahwa jajaran Wilker Gorontalo saat ini berada pada posisi yang menguntungkan karena mendapatkan dukungan dan asistensi langsung dari tim pusat. Mangatas mengajak seluruh jajaran untuk memanfaatkan peluang dan potensi kemajuan wilayah dengan baik.
Untuk memastikan akselerasi pembentukan Kanwil berjalan sesuai rencana, Kakanwil Sulawesi Tengah menginstruksikan agar seluruh kendala teknis maupun administratif yang dihadapi segera diinventarisasi dan dilaporkan setiap hari kepada Tim Wilayah Kerja. Selain itu, pemantauan terhadap dinamika di media sosial dan kemajuan wilayah harus terus dilakukan agar tercipta narasi pembangunan kelembagaan yang solid. “Kita harus memiliki mentalitas pemenang, disiplin tinggi, serta sikap pantang menyerah,” katanya.
