Headline.co.id, Denpasar ~ Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah meluncurkan Forum Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Acara peluncuran ini berlangsung di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya pada Kamis, 30 April 2026. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya bergantung pada pelayanan publik yang cepat dan responsif, tetapi juga pada kualitas data yang dimiliki.
Agung Nugroho menyatakan, “Kemajuan kota sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki.” Selama setahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya ini berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga program-program dapat berjalan dengan baik.
Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah diidentifikasi sebagai produsen utama data di lapangan. Oleh karena itu, setiap unit kerja diminta untuk berkomitmen dalam mengelola data sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab atas data posyandu, sementara Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Agung menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Ia mencontohkan pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik. Langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya berbasis data.
Selain itu, data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai, mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru.
Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan. “Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru,” tuturnya.
Agung meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap, melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat.
