Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menekankan pentingnya sinkronisasi pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dan implementasi kebijakan publik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan setelah menghadiri konferensi internasional bertajuk “Systemic Impact through Transformative Training” yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan German Institute of Development and Sustainability di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Rini Widyantini menyatakan, “Saya hari ini menghadiri diskusi yang sangat baik, yang mendekatkan bagaimana pelatihan itu bisa benar-benar memberikan kemanfaatan dalam layanan dan kebijakan publik.” Ia menyoroti adanya kesenjangan pelatihan ASN dengan kebutuhan nyata di lapangan, di mana banyak program pelatihan belum sepenuhnya terhubung dengan kebijakan yang dihasilkan.
Menurut Rini, sering kali kebijakan publik tidak sinkron dengan pelatihan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pelatihan tidak boleh hanya berhenti di kelas, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebagai abdi negara dan pelayan publik, ASN harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, yang hanya dapat dicapai melalui pelatihan yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada hasil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rini juga menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam memperkaya perspektif dan praktik terbaik, sehingga pelatihan ASN dapat berkembang seiring kebutuhan global. Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menambahkan bahwa konferensi ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara seperti Meksiko, Tiongkok, Jerman, Inggris, Filipina, serta Indonesia, dengan total 95 peserta.
Taufiq menegaskan bahwa pelatihan ASN ke depan harus mengarah pada transformative learning, yakni pendekatan pembelajaran yang mampu mengubah cara berpikir dan bekerja aparatur dalam memberikan layanan publik. “Training ini tidak hanya sebagai event, tetapi memastikan setiap materi benar-benar memberi manfaat bagi pembuat kebijakan dan pemberi layanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas konsep human-centered governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang berpusat pada kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini menuntut ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki empati, kepedulian, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan dinamika demografi.
Taufiq menambahkan, “Persoalan seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan bukan lagi isu nasional semata, tetapi sudah menjadi agenda global. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas negara.” Sebagai tindak lanjut, LAN akan menginisiasi berbagai program kolaboratif, lain pertukaran pengajar, riset bersama, publikasi bersama, serta penguatan jejaring lembaga pelatihan ASN di tingkat global.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung visi pemerintah dalam membangun birokrasi kelas dunia yang mampu menyelesaikan persoalan nasional dengan standar internasional. Ke depan, Indonesia juga diharapkan dapat berperan aktif membantu negara lain seperti Timor Leste, Vietnam, dan Kamboja dalam pengembangan kapasitas aparatur.
Melalui penguatan pelatihan berbasis dampak dan kolaborasi global, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan publik tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
