Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi akan lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal. Hal ini disampaikan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang 2026 yang diadakan di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).
Faisal menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menghadapi potensi dampak kekeringan. Menurutnya, penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang menjadi landasan peran strategis BMKG dalam mendukung pembangunan nasional berbasis data ilmiah.
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) sekitar +0,28. Namun, pada semester kedua 2026, kondisi tersebut diperkirakan berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat dengan peluang mencapai 50–80 persen. “Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia. Namun jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kondisi kemarau akan menjadi jauh lebih kering,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, lain respons cepat pada wilayah berpotensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi. Faisal menegaskan bahwa dukungan BMKG tidak hanya berfokus pada aspek kebencanaan, tetapi juga pada berbagai sektor pembangunan nasional seperti pertanian, transportasi darat, laut, dan udara, serta infrastruktur pekerjaan umum.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara seimbang agar tidak memicu bencana hidrometeorologi, baik berupa banjir maupun kekeringan ekstrem. “Air tidak boleh berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak boleh kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa potensi kemarau panjang 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi. Menurutnya, dampak kekeringan akan dirasakan langsung di berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. “Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong penguatan koordinasi lintas sektor bersama BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kesiapsiagaan nasional. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, unsur TNI-Polri, dan pemerintah daerah.
Melalui forum ini, BMKG menegaskan komitmen untuk terus menyediakan informasi iklim yang akurat, terkini, dan berbasis sains guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat serta terukur dalam menghadapi musim kemarau 2026.
