Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi terhadap layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan tujuan memperkuat koordinasi lintas instansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa layanan pertanahan merupakan salah satu yang paling dibutuhkan masyarakat, sehingga kehadiran ATR/BPN di MPP harus terus dioptimalkan. “Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujarnya dalam webinar penguatan penyelenggaraan pelayanan pertanahan di MPP, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers yang diterima , Senin (6/4/2026).
Evaluasi ini didasarkan pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), terutama terkait aspek koordinasi antarinstansi dan kualitas layanan. Koordinasi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pusat dan daerah seperti Kementerian Keuangan dan dinas pendapatan daerah. Dalu menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan harus dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan terstruktur di seluruh titik layanan ATR/BPN, termasuk di MPP.
Ia juga menginstruksikan seluruh satuan kerja, mulai dari Kantor Wilayah hingga Kantor Pertanahan, untuk responsif dan memastikan layanan di MPP berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 305 MPP di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah hadir di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat partisipasi tertinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. “Ke depan, kami mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan jumlah MPP agar semakin banyak masyarakat yang terlayani,” ujar Yanuar.
Webinar ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dan menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN Norman Subowo dan Kepala Biro Ortala MR ATR/BPN Einstein Al Makarima. Penguatan layanan di MPP merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.
