Headline.co.id, Jakarta ~ Sebagian besar masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran 2026 menyatakan kepuasan terhadap pengelolaan mudik oleh pemerintah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI, sebanyak 88,8 persen responden merasa puas, dengan rata-rata nilai kepuasan mencapai 7,18 dari skala 1 hingga 10. Informasi ini disampaikan oleh Ashma Nur Afifah, Head of Research KedaiKOPI, dalam presentasi survei tahunan mengenai pelaksanaan mudik Lebaran, Senin (6/4/2026). Survei ini dilakukan pada 23–30 Maret 2026 dengan melibatkan 1.101 responden yang merupakan pemudik Lebaran 2026.
Ashma menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat diukur berdasarkan dua aspek utama, yaitu layanan armada transportasi umum serta infrastruktur dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan. Dalam aspek layanan armada, kepuasan tertinggi dicatat pada kenyamanan armada yang meliputi bus, kereta api, serta travel atau shuttle resmi. Namun, setiap moda transportasi memiliki kelemahan masing-masing. Untuk pengguna bus, kenyamanan terminal bus mendapat penilaian terendah. Sementara itu, penumpang kereta api mengeluhkan ketersediaan kuota tiket yang menurun signifikan dari 84,8 persen tahun lalu menjadi 76,1 persen. Pengguna travel resmi mengeluhkan kenyamanan saat menunggu di pool atau titik penjemputan.
Pada moda kapal laut, kepuasan tertinggi dirasakan saat proses antrean masuk ke kapal, sedangkan aspek terendah adalah keteraturan saat mengantri membeli tiket di pelabuhan. Untuk pengguna pesawat, kenyamanan di dalam kabin mendapat apresiasi tertinggi, sementara ketersediaan kuota tiket menjadi aspek terendah, meskipun angkanya naik dari 76,2 persen tahun lalu menjadi 80 persen tahun ini.
Dari sisi infrastruktur jalan, kepuasan terhadap jalan tol lebih tinggi dibanding jalan non-tol. Pengguna jalan tol menunjukkan kepuasan di hampir semua aspek dengan angka berkisar 91–92 persen. Aspek yang paling diapresiasi adalah kondisi saat memasuki jalan tol (92,7 persen) serta keamanan dan penerangan jalan tol (92,2 persen), yang mengalami peningkatan tajam dibanding tahun lalu yang hanya 77,2 persen. Sebaliknya, untuk jalan non-tol, ketersediaan rambu lalu lintas yang dinilai cukup dan jelas mendapat apresiasi tertinggi di angka 85,8 persen. Namun, kemulusan jalan di dalam kabupaten atau kota tujuan menjadi keluhan utama, turun dari 82,9 persen pada 2025 menjadi 73,1 persen.
Ashma juga menyoroti kebijakan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow yang diterapkan pemerintah, yang mendapat sambutan positif dari 80,8 persen responden. Selain itu, 82 persen pemudik menyatakan puas dengan layanan posko kesehatan yang tersedia selama perjalanan mudik.
Di rest area, ketersediaan bahan bakar menjadi aspek yang paling diapresiasi dengan 87,1 persen responden merasa puas. Namun, kebersihan toilet menjadi catatan tersendiri, hanya 77,8 persen yang merasa puas, turun dari 86,2 persen pada tahun sebelumnya. Untuk layanan darurat, 77,8 persen responden menyatakan puas, turun 12,5 persen dari 2025. Kepatuhan pengendara lain mendapat angka kepuasan terendah di semua aspek yang diukur, yaitu 71,9 persen, turun 10,1 persen dibanding tahun lalu.
Salah satu kebijakan yang paling diapresiasi pemudik adalah pemisahan akses pelabuhan berdasarkan jenis kendaraan, yang berlaku di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk mulai 13–29 Maret 2026. Sebanyak 91,5 persen responden menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, dengan nilai rata-rata dukungan 7,66 dari skala 10.
Survei KedaiKOPI juga mengukur kinerja kepolisian dari dua sisi, yaitu polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di jalan, serta polisi yang menjaga keamanan lingkungan rumah yang ditinggal pemudik. Dari sisi Polantas, Ashma menjelaskan 80,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja Polantas dalam menjaga kelancaran arus mudik, dan 81,7 persen puas terhadap kinerjanya dalam menjaga keamanan arus mudik. Meski masih di atas 80 persen, kedua angka ini turun dibanding 2025, masing-masing turun 5,7 persen dan 6,2 persen.
Dari sisi keamanan rumah, 86,7 persen responden percaya bahwa aparat lingkungan seperti RT/RW atau satpam mampu menjaga rumah mereka selama ditinggal mudik, dengan nilai rata-rata kepercayaan 7,78. Kepercayaan terhadap kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan permukiman tercatat pada angka 79,4 persen dengan rata-rata 7,20.
