Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia melalui Perwakilan Tetapnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Umar Hadi, menuntut dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan oleh PBB terkait serangan Israel di Lebanon selatan. Serangan tersebut menewaskan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 29 dan 30 Maret 2026.
Tuntutan ini disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (31/3/2026). Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memantau hasil investigasi secara ketat dan memastikan para pelaku dijatuhi hukuman tanpa adanya kekebalan hukum.
“Para penjaga perdamaian ini gugur dan terluka saat menjalankan mandat Dewan Keamanan,” tegas Umar Hadi. Insiden tersebut merenggut nyawa tiga personel TNI, yaitu Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar (33), Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan (25), dan Prajurit Kepala Fahrizal Rhomadhon (27).
Menurut laporan resmi, Praka Fahrizal gugur di pos UNIFIL wilayah Adchit Al Qusayr, sementara Kapten Zulmi dan Sertu Muhammad tewas dalam serangan yang menyasar konvoi logistik di Bani Hayyan. Selain korban jiwa, lima personel lainnya mengalami luka-luka, yaitu Kapten Sultan Wirdean Maulana, Kopral Rico Pramudia, Kopral Arif Kurniawan, Kopral Bayu Prakoso, dan Kadet Prajurit Deni Rianto.
Indonesia mendesak agar proses pemulangan jenazah dilakukan dengan cepat dan bermartabat, serta memastikan perawatan medis optimal bagi personel yang terluka. Umar menekankan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama.
Ia juga mendesak adanya langkah darurat untuk memperkuat perlindungan personel melalui peninjauan ulang protokol keamanan dan pengaktifan rencana evakuasi yang adaptif terhadap eskalasi konflik di lapangan. “Indonesia mendesak semua pihak, termasuk Israel, menghentikan agresi serta mematuhi hukum internasional guna menjamin keselamatan personel dan perlindungan aset milik Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Umar.
Pertemuan Dewan Keamanan tersebut diinisiasi oleh Indonesia bersama Prancis sebagai bentuk komitmen jangka panjang terhadap operasi perdamaian PBB yang telah dijalankan Indonesia sejak 1957.
